Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Subang tahun anggaran 2021 di setujui PEMDA dalam Rapat Paripurna


Reporterjabar.com - Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Subang, H.Narca Sukanda dan unsur pimpinan dewan lainnya tersebut menyampaikan  3 agenda yaitu Penetapan LPJ Bupati Subang Tahun 2021, Penetapan Dua Buah Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Tahun 2023.

Berdasarkan pembahasan LPJ APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat catatan yang harus diperhatikan sebagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan komitmen penting dalam siklus APBD sehingga nilai atas realisasi anggaran dapat dijadikan bahan pelajaran bagi perencanaan APBD selanjutnya.

2. Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3. DPRD Kabupaten Subang akan mendukung pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel terlebih di tengah situasi pandemi dan harus lebih selektif dalam prioritas belanja APBD ke depan.

Bupati Subang, H. Ruhimat didampingi Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi hadir dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Subang, Selasa (19/7/2022).

Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Subang terkait LPJ Bupati Subang Tahun Anggaran 2021 oleh Kang Jimat dan Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda S.Sos.

Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi dalam sambutannya menyampaikan, “Kami menyambut baik bahwa secara umum dan menyeluruh pendapat fraksi dapat menyetujui LPJ APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021,”ujarnya.

Agus Masykur selaku Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa secara demokratis berhasil menyetujui dan menetapkan persetujuan atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Subang tahun anggaran 2021 untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah.

Kemudian ia juga menyampaikan bahwa setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab. Subang akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi .

“Selanjutnya kami akan sampaikan kepada pemerintah provinsi Jabar untuk dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) pada BPKAD provinsi Jabar,”terangnya.

Kang Akur juga berharap terus soliditas kemitraan antara pemerintah kab. Subang dan DPRD kedepan, baik itu kuantitas maupun kualitasnya agar semakin ditingkatkan.

Rapat Paripurna dilanjutkan ke agenda kedua yaitu Pembahasan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan Pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat dan laporan hasil kerjanya dibacakan oleh salah satu anggota panitia khusus yang langsung disetujui oleh Anggota DPRD Kabupaten Subang serta ditandatangani secara langsung oleh Bupati Subang dan Ketua DPRD Kabupaten Subang.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda ketiga yaitu Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Nota Kesepatakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2023.

“Pembangunan di Kabupaten Subang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Subang tertuang dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019, dibagi ke dalam 9 program Jawara,”ujarnya.

Bupati Subang, H. Ruhimat menyampaikan proses pembangunan di Kabupaten Subang sesuai dengan rel yang ditentukan.

H. Ruhimat juga mengapresiasi Anggota Dewan atas kerja kerasnya dalam mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

“Apresiasi kepada segenap Anggota DPRD atas dukungan dan perhatian atas kiprahnya dalam pembangunan di Kabupaten Subang,”ujarnya.

KUA dan PPKAS yang dibacakan H. Ruhimat meliputi aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun dengan beberapa asumsi yaitu DAK dianggap belum dimasukkan, DAU diasumsikan sama dengan target DAU tahun lalu 1,1 Triliyun, dan Dana Desa dianggap sama dengan tahun lalu yaitu Rp. 234,4 Milyar.

“Rencana Pendapatan Daerah total pada tahun 2023 adalah Rp. 2,66 Triliyun atau mengalami penurunan sebesar Rp.286,03 Milyar atau 9,7%. Penurunan diakibatkan Pandemi Covid-19 sejak 2020 yang diprediksi akan berdampak hingga tahun 2023 yang berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan masyarakat,”ungkapnya.

Menutup pembacaan tersebut, Kang Jimat menyampaikan arah KUA dan PPAS tahun 2023 merupakan penegasan peraturan di atasnya dan sesuai dengan visi misi Pimpinan Daerah

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers