Kepengurusan BAZNAS Kota Cirebon Dipertanyakan



Reporterjabar.com - Cirebon,   Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon dipersoalkan, lantaran sampai saat ini belum ada kepengurusan yang baru sejak berakhir pada November 2021 lalu.

Bukan tanpa sebab, kepengurusan yang belum definitif tersebut akan berdampak pada mengelola, menghimpun dan mendistribusikan zakat bagi masyarakat Kota Cirebon.

Pengurus LPBH PWNU Jawa Barat, Bambang Wirawan mengungkapkan, sesuai dengan Surat Edaran No.1 tahun 2019 tentang masa kerja pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kab/ Kota pada pertimbangan himbauan angka 1-3 pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum masa jabatan berakhir misal tanggal 30 November 2021 maka September 2021 harus ditetapkan/ dibentuk Pansel. Bilamana dalam penjaringan selama rentang waktu 3 bulan tersebut belum juga terpilih pimpinan maka dapat diperpanjang.

"Kami mencium dugaan kasak-kusuk sedemikian rupa sebelum berakhirnya suatu jabatan agar diperpanjang sehingga pembentukan pansel terlambat. Keterlambatannya dibuat seolah-olah karena Covid-19 atau keadaan di covid-19 kan. Nah dugaan ini terlihat dari mens rea (niat jahat) dengan actus reus (tindakan perbuatan) yakni pemelintiran suatu SE menurut seleranya," ungkap Bambang kepada wartawan, Sabtu (30/04/22).

Pria yang juga mantan Sekretaris Jenderal PCNU Kota Cirebon ini menegaskan, sampai saat ini Baznas Kota Cirebon belum memiliki kepengurusan yang sah. Artinya, kepengurusan Baznas Kota Cirebon yang sudah berakhir tidak bisa menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat.

"Jika baznas yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau berakhirnya masa jabatan maka menghimpun dan atau menyalurkan zakat fitrah disitu patut diduga ada perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Dalam hal zakat fitrah, sambung dia, Bahwa masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan memberikan saran serta penyampaian informasi bilamana terjadi penyimpangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3).

Bambang menegaskan, bilamana pengurus Baznas sudah berakhir dan perpanjangan tidak sesuai dengan SE  No.1 Tahun 2019, maka merupakan termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

"Bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan maka perbuatan ini merupakan pidana pasal 39 UU a quo," tegasnya.(**)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers