WALHI Jawa barat desak buat Perda Penyelamatan Kawasan Konservasi

 


Reporterjabar.com - Desakan Terhadap Kawasan dan Lahan di Kabupaten Bandung yang sangat tinggi akibat Kepentingan Wisata Komersil, Pemukiman,WALHI Jawa barat desak buat Perda Penyelamatan Kawasan Konservasi terutama Kabupaten Bandung dan Kabupaten/Kota di Jawa barat

Pembangunan Jalan, Gheotermal dan PSN lainnya yg akan  berdampak pada Kerusakan Lingkungan Yang tidak akan terhindarkan membuat Kami Meminta dan Mendorong Kabupaten Bandung Segera Mengantisipasi dengan Membuat Peraturan Ketat yg dapat dituangkan ke dalam Perda Penyelamatan Kawasan Bandung Selatan sebagai Kawasan Genting Ekologi.

Hal tersebut juga Mendorong Kabupaten lain di kawasan Cekungan Bandung melakukan hal yg sama.

 Kenapa Bandung Selatan ? Karena sudah mulai banyaknya rencana rencana dan pelaksanaan Pembangunan dimaksud. Selain itu di Kabupaten Bandung Barat, Sumedang pun selayaknya segera melakukan upaya Pencegahan melalui Perda Penyelamatan Kawasan kawasan Genting Ekologi.

Tambang Kars Di Citatah, Alih fungsi kawasan sekitar PLTA Cisokan yg dimana PLTA Cisokan kelola PLN yg menggunakan kawasan Hutan belum melaksanakan Kewajiban Lahan Kompensasi serta Rencana Panas Bumi dan Pertambangan di Sumedang.

Perda ini Diharapkan dapat mengendalikan kawasan kawasan Genting Ekologi dan sebagai Perda yg Tegas berpihak pada Penyelamatan Kawasan.

Perda Ini Pun harus Jeli dan Tanggap Melihat Regulasi diatasnya seperti Perpres Cekungan Bandung sebagai Cantolan serta memperhatikan rencana Jahat dari lahirnya UUCK.

Sudah selayaknya dan sepatutnya Legislatif mulai berpihak pada kepentingan keselamatan rakyat dan Penyelamatan serta pelestarian lingkungan. disamping itu yang tak kalah penting juga bagi Kab Garut serta Jabar Utara seperti Bogor Cianjur dan sekitarnya juga penting Mempunyai Aturan Daerah Ketat dalam rangka mengurangi resiko bencana ekologi dan Memulai Penataan kawasan kawasan Berdampak pada Kerusakan dan Pengrusakan langsung maupun tidak langsung.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers