Saresehan Membongkar celah korupsi Kabupaten Subang

.

Reporterjabar.com - POSPERA menggelar kegiatan Sarasehan Lintas Generasi bertajuk Membongkar celah-celah korupsi pemerintah kabupaten Subang, bertempat di Aula KPU Subang, Rabu (16/4/2022).

Kegiatan diikuti para aktivis muda dari berbagai organisasi LSM, organisasi masyarakat dan mahasiswa.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Andi lukman hakim (Gondrong), praktisi hukum Irwan Yustiarta dan tokoh aktivis Handra Munandar. kegiatan ini juga di hadiri dari kaum milenial dari media ketua AWAS " warlan",  Pemred Pasundan Ekpres " Lukman" 

Diskusi sarasehan dipandu oleh Ahmad Baedowi sekira pukul 13.20 WIB dan berlangsung cukup dinamis serta kritis.

banyak pemaparan - pemaparan saat berdiskusi tentang celah korupsi di lingkup Kabupaten Subang,  bahwa celah korupsi di kabupaten ini sangat  berada di semua lini Dinas di Kabupaten Subang.  

Andi gondrong mengemukakan bahwa subang ini harus menutup celah korupsi, baik itu korupsi, kolusi dan nepotisme dan masyarakat pada saat ini ini harus menjadi kontrol sosial untuk itu. karena area korupsi ini sudah menjadi "penyakit" di setiap para pejabat di lingkup kedinasan di Subang.

sementara itu Lukman mengemukakan  bahwa sumber daya manusianya lah di dalam birokrasi yang masih belum bisa memilah apa yang terjadi saat ini, bahkan bisa dibilang terstruktur, terorganisir dan masiv, dan Bapak Nano "tower" menjelaskan bahwa untuk membuka celah korupsi itu harus tau terlebih dahulu aturan serta UU, karena yang melalukan hal tersebut bukan dari pemerintahannya, baik itu  yudikatif, legislatif, dan eksekutif akan tetapi sebagainya ulah dari segelindir pribadi yg disebut dengan pelaku atau oknum.

Ade "black" mengemumakan bahwa celah korupsi itu tidak adanya transparasi anggaran oleh tiap SKPD di kabupaten Subang, karena informasinya hanya di genggam oleh pihak dinas tersebut, sehingga pihak luar tidak mengetahui akan hal dana yang ada.

Selain soal potensi praktik korupsi, pelaksanaan open biding jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Pemkab Subang untuk mengisi lima posisi Kepala OPD, yakni Dinas Pemdes, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Satpol dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), juga mendapat sorotan.

Hal yang disoroti dalam open biding seleksi calon Kepala OPD tersebut yakni adanya sejumlah peserta open biding yang terindikasi tidak sesuai syarat JPTP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB).

Diketahui, dalam persyaratan JPT Pratama poin c yang tertuang pada Permenpan RB itu dinyatakan, bahwa syarat untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun.

Sehingga, jika mengacu syarat tersebut, peserta open biding yang mendaftar pada jabatan Kepala OPD Dinas Pemdes misalnya, atau Dinas PUPR, atau Satpoldam, atau DPKP, atau Bapenda, harus memiliki pengalaman menjabat di OPD tersebut minimal lima tahun.

kesimpulan awal saresehan ini adalah bahwa setiap stakeholder yang ada di lingkup kepemerintahan daerah subang dan masyarakat ini harus berani melaporkan serta menghancurkan sistem "triad" yang ada saat ini. Saresehan ini akan dilakukan kembali pada waktu yang akan datang guna menyimpulkan kembali hasil dari saresehan kali ini, guna subang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 


Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers