Tegas. Bupati Subang minta listrik Sadawarna dikelola BUMD Subang

Reporterjabar.com, Subang - Bupati Subang, H. Ruhimat menegaskan keinginannya agar pengelolaan listrik di Bendungan Sadawarna  oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang, dan dirinya akan bersiap untuk perencanaan potensi wisata di area sekitar bendungan. "Meskipun belum bersurat, secara lisan saya tegaskan, Subang memiliki BUMD di bidang energi, saya akan segara layangkan surat perihal itu" tegasnya saat menerima kunjungan 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Basari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Basari berserta jajaran BBWS di Ruang Segitiga, Rumah Dinas Bupati, Kamis (17/2/2022).
Tujuannya untuk membahas terkait progres kondisi terkini pembangunan Bendungan Sadawarna Subang.

Pada kesempatan tersebut Basari menyampaikan Sungai Citarum mengalir di 14 Kabupaten/Kota di 32% Wilayah Jawa Barat. Ditambahkan, Bendungan Sadawarna nantinya akan menyuplai persediaan air baku, dengan rencana irigasi seluas 2.517 ha di Kabupaten Subang. "Sehingga bisa menaikan potensi panen yang semula hanya 1 kali hingga 3x per tahun dan mereduksi banjir sebesar 12%," jelasnya.

Kemudian dia memaparkan progres pembebasan tanah sudah mencapai 64%

Basari minta dukungan Kabupaten Subang mengenai proses memperoleh izin Tanah Kas Desa yang sangat panjang karena masih ada tanah yang belum bebas untuk pembangunan bendungan, sementara pihaknya memiliki target semua pembebasan lahan selesai di bulan Juli 2022.

Menanggapi paparan Basari, Kang Jimat menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pembebasan lahan. Kang Jimat pun menegaskan sebelum perendaman bendungan dimulai, urusan pergantian lahan harus diselesaikan. "Kita harus segara ambil langkah ini harus secepatnya kita selesaikan, apalagi yang menyangkut tanah milik masyarakat, tanah Kas Desa, dan tanah wakaf, akan berpotensi bermasalah jika tidak diselesaikan"

Melengkapi Kang Jimat, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Subang Wawan Hermawan S.STP, M.AP menyatakan, sesuai Permendagri Tanah Kas Desa yang terkena pembangunan untuk  kepentingan umum harus diappraisal dan harus diganti dengan nilai yang sama. "Tidak boleh berkurang tidak boleh hilang, harus diganti tanah juga"

Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Daerah Bidang Perekonomian & Pembangunan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kabid Pemdes PMD, serta Kabid Pengairan PUPR.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers