Sekda Subang hadiri rakor Pusda dengan Kemendagri

Reporterjabar.com, Subang - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si didampingi oleh Inspektur Inspektorat Daerah Drs. R. Memet Hikmat menghadiri Rapat koordinasi Pusat - Daerah (PUSDA) bersama Kemendagri secara virtual zoom terkait evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di ruang Kerja Sekda, Selasa (15/2/2022).

Dalam virtual zoom tersebut disampaikan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih pada satuan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter utama meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.

Sebagai tindak lanjut komitmen bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi, Menteri Agama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2018 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan di daerah, 
- memerintahkan kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi melalui satuan pendidikan sesuai muatan dan menyusun serta melaksanakan kebijakan yang mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah dalam dokumen rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan dokumen rencana perangkat daerah meliputi renstra dan renja perangkat daerah serta dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan  tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Memerintahkan Bupati/walikota di daerah agar satuan pendidikan dasar mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan program terkait gerakan anti korupsi.

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 No 195) pasal 13 ayat 4, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk: 
- mengoordinasikan Gubernur, Bupati, Walikota dalam penyusunan kebijakan penganggaran dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kebijakannya.
- Dan memfasilitasi kerjasama antar kementerian / lembaga dalam pelaksanaan PPK.

Rapat koordinasi PUSDA dengan Kemendagri terkait evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilakukan secara virtual yang dihadiri Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers