DPRD Subang Pelototi Masalah Program Upland Manggis

SUBANG – Program Upland Manggis Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang dengan total anggaran sebesar Rp75 miliar, mendapat atensi serius dari DPRD Subang, khususnya Komisi 2 DPRD.

Selain ramai di kalangan publik, program Upland Manggis tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang.

Anggota DPRD Subang dari Fraksi PAN, Drs H Lutfi Isror Al Farobi, mengatakan, pihaknya sudah merencanakan untuk mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, BKAD dan para kelompok tani, guna membahas persoalan program Upland Manggis di bulan Februari 2022 ini.

Namun, rencana tersebut diundur karena anggota DPRD bertepatan dengan agenda kegiatan reses 1 Tahun Sidang 2022.

"Komisi 2 DPRD rencana mau mengundang BKAD, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dengan Kelompok Petani Jaringan Petani Milenial (JPM) yang jumlahnya 81 kelompok petani, tapi berbarengan dengan kegiatan program Reses 1 DPRD Kabupaten Subang tahun Sidang 2022 selama 6 hari dari tanggal 14 Februari sampe dengan 19 Februari 2022. Jadi rapat komisi 2 diundur," ujar H Lutfi Isror sebagaimana dilansir Jabarpress.com (Indowarta Grup).

Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang menyampaikan, realisasi program Upland Manggis untuk Tahun 2021 yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, sudah selesai 100% dengan besar anggaran mencapai Rp23 miliar.

"Untuk Upland Manggis di 2021 sudah 100% selesai disalurkan, anggarannya sebesar Rp23 miliar, disalurkan langsung ke rekening masing-masing kelompok tani penerima program," ujar Kepala BKAD Subang, Asep Saeful Hidayat didamping Kabid Perbendaharaan Casari, Senin (10/1/2021).

Dia mengungkapkan, sumber anggaran program Upland Manggis Subang ini berasal dari hibah luar negeri melalui pemerintah pusat. Menurutnya, untuk bisa mendapatkan hibah tersebut, Pemkab Subang harus menalangi anggarannya terlebih dahulu dari APBD, selanjutnya anggaran yang telah direalisasi itu akan diganti (reimburse) oleh dana hibah itu.

"Untuk 2021, kita sudah menerima reimburse atau penggantian dari pemerintah pusat sebesar Rp23 miliar," ucapnya.

Informasi yang dihimpun, total anggaran program Upland Manggis Subang ini mencapai Rp75 miliar. BKAD mengungkap, ditahun 2022 ini, anggaran Upland akan kembali cair sebesar Rp20 miliar.

"Betul, tahun ini sebesar Rp20 miliar untuk lanjutan program Upland Manggis," tuturnya.

Diketahui, Program Upland Manggis senilai Rp31 miliar Tahun Anggaran 2021 di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang, sudah direalisasikan. Namun, dari total anggaran sebesar Rp31 miliar itu, hanya dicairkan Rp23 miliar. Anggaran sebesar itu pun sudah disalurkan kepada 81 kelompok tani Manggis yang tersebar di 8 kecamatan.

"Uang langsung cair ke setiap kelompok," ujar Kabid Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Nana Supriatna.

Nana mengungkap, anggaran sebesar itu direalisasikan untuk membangun sarana prasarana, yakni pembuatan jalan usaha tani, embung, saluran irigasi, dan Damparit.

"Adapun untuk bibit, pupuk, pestisida dan pelaksanaan tanam manggis, rencananya tahun 2022 nanti," tuturnya.

Sementara itu, Program Upland Manggis Subang tersebut sudah dilaporkan kepada Kejari Subang oleh kalangan ormas dan LSM saat aksi demo beberapa waktu lalu. Selanjutnya, perwakilan Perkumpulan Jampang Pantura, LSM AKSI, LSM Alsys dan Seknas Jokowi Subang juga sempat mendatangi Kantor Kejari Subang dan beraudiensi dengan pihak Kejari pada Kamis (27/1/2022) lalu.

Kedatangan mereka untuk menanyakan progres tindaklanjut Kejari Subang dalam menangani sejumlah kasus yang mereka laporkan pada saat aksi demontrasi beberapa waktu lalu. Yakni kasus SPPD fiktif DPRD, Program Upland Manggis Dinas Pertanian, alih fungsi lahan eks HGU PTPN VIII, dan temuan BPK.

Audiensi dihadiri perwakilan massa, yakni Ketua LSM AKSI H Warlan, Ketua Jampang Pantura Sigit bersama Sekretaris Nanang SB dan sejumlah pengurus, Ketua LSM Alsis Nurul Mumin, dan Ketua Seknas Jokowi Subang Andi Gondrong. Sedangkan dari pihak Kejari Subang hadir Kasi Intelejen Imam Tauhid dan Kasi Pidsus Aep Saepulloh.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Subang, Imam Tauhid, mewakili Kajari I Wayan Sumertayasa, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan tersebut. Hanya pihaknya membutuhkan waktu dan proses untuk mendalami kasus-kasus itu.

"Tadi saat audiensi, kita sudah menanggapi, Pak Kasi Pidsus juga sudah menanggapi terkait itu butuh pendalaman, butuh kajian dan akan ditindaklanjuti, apalagi yang terkait penegakkan hukum bidang tipikor. Intinya, semua akan ditindaklanjuti," tegas Imam kepada awak media, Kamis (27/1/2022).

Khusus untuk alihfungsi lahan eks HGU PTPN VIII Subang, dia membenarkan kasus ditangani oleh Kejagung.

"Ditindaklanjuti oleh kejagung, karena sebelumnya LSM itu melaporkannya ke Kejagung. Nanti di kesempatan lain kita akan sampaikan progres kelanjutannya," pungkas dia. (IST)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers