BPN Karawang Pastikan Bebas Korupsi

 


Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), di halaman kantor BPN Karawang, Rabu (16/2).

Kepala BPN Karawang, Ir. Fitriyani Hasibuan, Dipl. Ph, MM, mengatakan, pencanangan ZI secara eksternal ini guna memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Alhamdulillah ZI ini predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mana semua lapisan dari unsur pimpinan hingga tingkat bawah berkomitmen bersama melaksanakan reformasi birokrasi," ujar Fitriyanj.

Reformasi birokrasi ini, lanjutnya, diciptakan dengan membentuk postur birokrasi yang efektif, ramping dan kaya fungsi. 

"Tujuannya untuk memberikan kualitas layanan prima," sambungnya.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan, sebab sebagai upaya mencegah praktik korupsi di BPN Karawang.

Sebagai informasi, pencanangan ZI ini dimulai dengan melakukan perubahan di enam area perubahan.

Adapun enam area yang dimaksud ialah; manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas publik.

"Kita sudah persiapkan ini selama 2 tahun ke belakang. Jangan kita ujug-ujug pencanangan tetapi belum punya pondasi yang kuat. Kita harapkan jika semua saling mendukung, tentu akan berdampak baik kepada kualitas pelayanan dan bisa mencegah praktik korupsi," jelasnya.

Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menambahkan, pencangan ZI secara eksternal di BPN Karawang merupakan langkah konkret untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia harapkan, seabrek program yang dicanangkan BPN di tahun 2022 ini bisa berjalan lancar dan kembali menjadi yang terbaik di Jawa Barat.

"Mudah-mudahan di tahun 2022 ini juga BPN tetap semangat dan program PTSL pun lebih cepat, karena program PTSL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Aep.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers