Raport Merah untuk Pemerintahan Subang yang di Pimpin JIMAT - AKUR

 



Reporterjabar.com, Subang - POSPERA menggelar kegiatan Sarasehan Lintas Generasi bertajuk Evaluasi Tiga Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Subang Jimat – Akur, bertempat di aula Bawaslu Subang, Jumat (28/1/2022).

Kegiatan diikuti para aktivis muda dari berbagai organisasi LSM, organisasi masyarakat dan organisasi berafiliasi parpol.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Seknas Jokowi Subang, Andi Gondrong; praktisi hukum Irwan Yustiarta dan tokoh aktivis Handra Munandar.

Diskusi sarasehan yang berlangsung dipandu oleh Ketua DPC POSPERA Subang Ahmad Baedowi

Andi Gondrong mengkritisi kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang selama tiga tahun berjalan, dinilainya tidak maksimal dan masih terjadi banyak persoalan. Bahkan, janji-janji politik selama kampanye pilkada lalu, belum seluruhnya dipenuhi.

Persoalan mencolok dalam kurun 3 tahun kepemimpinan Jimat – Akur, kata dia misalnya saja di akhir 2019 silam terjadi kasus tunda bayar, gagal bayar kepada para pengusaha kontruksi. Lalu di 2020 mandegnya pembangunan infrastruktur dengan alasan terjadi pandemi, kemudian yang belum lama terjadi adalah ditolaknya APBD Perubahan 2021 oleh Pemprov Jabar. "Ini kan luarbiasa. Selanjutnya pembangunan infrastruktur yang cenderung belum merata, dimana wilayah pantura belum mendapat perhatian maksimal,” jelas Andi.


Berbeda dengan Andi Gondrong, tokoh aktipis Subang, Handra Munandar, yang juga Penasehat POSPERA, menilai tiga tahun kepemimpinan Jimat – Akur cukup baik. Bahkan banyak capaian atau terobosan infrastruktur yang berhasil direalisasikan, seperti jalan lingkar Jalancagak, jalan baru Cipeundeuy – Serangpanjang, jalan baru Cilamaya – Patimban, dan sebagainya.

Sementara itu, praktisi hukum Irwan Yustiarta, justru memberi penilaian ‘Rapor Merah’ terhadap tiga tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Subang ini.

Irwan mengungkakan, bahwa penempatan SDM ASN di birokrasi Subang belum mencerminkan ‘the right man on the right place’, artinya jabatan yang diemban masih belum sesuai dengan keahlian dan latar belakang pejabatnya.

Hal ini, sebut Irwan, diantaranya menyebabkan terjadinya kasus tunda bayar / gagal bayar pada tahun 2019 lalu.

“Jadi, dalam 3 tahun Bupati – Wabup Subang ini, saya beri Rapor Merah. Tapi semoga 2 tahun ke depan sisa jabatan keduanya, bisa lebih baik,” jelas Irwan..28/01/2022(HP)


Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers