Inilah indikator kegagalan tiga tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Reporterjabar.com, Subang - Gagal bayar, tunda bayar proyek dan ditolaknya APBD Kabupaten Subang menjadi perhatian dalam Sarasehan Lintas Generasi yang Bertajuk "Evaluasi 3 tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang" yang diselenggarakan oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Aula Bawaslu Kabupaten Subang, Jum'at siang (28/1/2022).


Tiga masalah tadi dipandang sebagai kegagalan kinerja Pemda Kabupaten Subang dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Subang selama 3 tahun.


Selanjutnya tokoh pemuda Subamg, Andi Lukman Hakim mempertanyakan acuan Tim Optimalisasi dan Sinkronisasi (TOS) dalam mengimplementasikan 9 program Jawara. "Sudah berapa besar peran TOS didalamnya. Saya melihat hanya sebagian saja lainnya kurang," katanya.


Selanjutnya kata dia ada kebingungan antara konsep TOS dan RJPMD. Masih banyak persoalan yang belum diselesaikan lebih banyak masalah umum.


Lalu dia mempertanyakan raihan tiga kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Terkait prestasi organisasi berupa 3 kali WTP apakah sesuai dengan fakta?" ujarnya dengan nada tanya.


Hal senada disampaikan narasumber dari praktisi hukum, Irwan Yustiarta, SH yang memberikan rapor merah selama tiga tahun Kinerja Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang.


Dia mengungkapkan dalam kinerjanya masih ada kelemahan tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal. Terlebih kata dia dalam tata kelola adnimistrasi keuangan. "Itu harus dikerjakan oleh ASN yang mempunyai keahlian terutama dari sisi teknis, yaitu para Kabid, Kasubid dan Kasie di dalam SKPD," katanya.


Dia menjelaskan adanya indikasi dalam rotasi dan mutasi masih belum tepat menempatkan orang tepat pada tugasnya. "Belum the right man on the right place. Khusunya ditataran teknis.


Akibatnya terjadi tunda bayar pada kontraktor tahun 2019, ada kegiatan pengadaan barang dan jasanya tahun 2020-2021 yang bermasalah di SKPD tertentu," tuturnya.


Kemudian masalah lainnya penanganan pandemi covid-19 masih kurang terutama urusan sosial dalam bantuan keuangan untuk masyarakat dan penolakan anggaran perubahan oleh Kemendagri karena inputnya terlambat.


Disamping itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jadi beban Pemkab Subang. Belum menjadi salah satu pendapatan non-budgeter. Serta masalah Sadawarna masih meninggalkan permasalahan terutama ganti rugi.


Masalahnya diindikasikan adanya kekurangan karena tataran SDM yang memegang tataran teknis belum tepat.


Dia mengakui bahwa visi dan misi adalah semuanya baik tidak terlaksana 100%.


Sebaliknya diutarakan narasumber lainnya, Handra Munandar yang menyebutkan haji berbeda. Menurut dia kepemimpinan Selama tiga tahun Bupati dan Wakil Bupati Subang dinilai berhasil. Diantara indikatornya pembangunan lingkar selatan Subang dan pembangunan infrastruktur jalan Serangpanjang - Cipeundeuy berhasil direalisasikan pada kepemimpinan sekarang.


Lalu kata Handra kalaupun ada hal yang kurang dimengerti bisa diajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait. Begitu pula apabila ada pelanggaran hukum bisa dilaporkan kepada aparat hukum. Dirinya melihat hingga saat sekarang tidak ada masalah.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers