Bupati Subang bahas dampak PSN

reporterjabar.com, Bandung - Bupati Subang, Haji Ruhimat atau biasa dipanggil Kang jimat mengikuti Rapat Koordinasi di Kantor PTPN VIII, Bandung, Rabu (19/1/2022). 

Direktur PTPN VIII Didik Prasetyo dalam pemaparannya menyampaikan beberapa rencana pengembangan yang akan dilakukan di wilayah-wilayah yang dikelola oleh PTPN VIII seluas 12.732 hektar, yang terbagi di beberapa wilayah perkebunan diantaranya Jalupang, Ciater, Tambaksari dan Wangunreja. 

Dipaparkan rencana pengembangan untuk Kawasan Rebana Technopolis dengan total luas 6127 hektar, dan rencana alternatif kawasan kompleks perkantoran Pemkab Subang. 

Bupati Subang dalam diskusi tersebut menyampaikan harapannya agar dapat terjalin akselerasi koordinasi dan sinergi antara PTPN VIII dengan Pemerintah Kabupaten Subang. Kang Jimat menyambut baik wacana PTPN VIII yang sebelumnya bergerak dibidang perkebunan, kini bergerak kearah industri pariwisata ataupun industri manufaktur. Kang jimat bersama jajaran siap mensupport rencana pengembangan wilayah yang dikelola PTPN VIII.

Kang Jimat juga menyampaikan bahwa dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) akan cukup banyak membawa perubahan di Kabupaten Subang, sehingga akan mengurangi wilayah pertanian, terutama sawah, terlebih saat ini kang Jimat berkomitmen Subang tetap menjadi lumbung padi no 3 nasional. 

Untuk itu, Bupati Subang menginginkan ketika PSN dilaksanakan, dapat dilakukan pula upaya untuk mencetak sawah-sawah baru, yang diharapkan turut berkontribusi terhadap produksi beras di kabupaten Subang.

Setelah kegiatan rapat kordinasi, kang Jimat langsung meninjau lahan yang rencananya akan dibangun untuk rest area, maupun pemukiman di  wilayah PTPN VIII sekitar Jalancagak.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten daerah bidang pemerintahan & kesejahteraan rakyat, Kepala Dinas pertanian Kabupaten Subang, Kabag kerjasama setda Subang, sekretaris BP4D Kabupaten Subang, Kabid tata ruang Dinas PUPR Subang, serta jajaran PTPN VIII.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers