Strategi Keamanan untuk tanah Papua kembali ke TUPOKSI

 


Reporterjabar.com-Jakarta- Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti halnya di provinsi lain, kita juga bisa membantu menciptakan keamanan. Karena, kami dari aspek militernya saja, keamanan yang lebih bagus,” jelas Jenderal Andika dalam konferensi pers di Kodam XII/Cenderawasih Papua, yang diakses dari akun Youtube Puspen TNI.

penegasan Panglima TNI tersebut menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Dengan harapan, Papua kembali berjalan normal.

“Dengan contoh dalam kurun waktu 2 tahun, awal tahun lalu sampai saat ini, itu operasi yang digelar Mabes TNI di Papua itu berhasil mendapat 111 pucuk senjata,” kata dia.

Dijelaskan Andika, perubahan istilah itu sekaligus mengorganisasi Satgas yang selama ini digelar Mabes TNI. UNtuk kemudian, dikembalikan ke satuan yang melakukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) organik.

“Presiden dan pemerintah itu sudah sejak awal memang menginginkan kegiatan di Papua benar-benar normal. Contohnya seperti PON. Itu khan diputuskannya sejak pertama beliau menjabat presiden, karena waktu itu saya bertugas sebagai Komandan Paspampres. Dan saya dengar sendiri apa yang diinginkan beliau,” tandasnya.

Andika memaparkan gelar TNI di Papua dengan wilayah lain dalam kurun waktu selama 2 tahun. Di Papua, operasi yang digelar Mabes TNI berhasil mengamankan 111 pucuk senjata. Namun di Sumatera, Kodam berhasil mengamankan 160 pucuk senjata.

Sementara, dalam kurun waktu yang sama di Kalimantan Kodam setempat telah berhasil mengamankan jumlah senjata yang lebih banyak, yakni 516 senjata. Sehingga, total dari keseluruhan Kodam mengamankan senjata sejumlah 620 pucuk senjata.

“Artinya dengan gelar kekuatan normal, kita bisa membantu tanpa harus ada pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, saya memiliki keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal yang sama di sini dengan menggunakan konsep gelar satuan yang normal,” paparnya.(//HP)


Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers