Tentang Konspirasi dalam APBD, Begini Jawaban Pemda Subang

Reporterjabar.com, Subang - Sehubungan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang tentang indikasi dugaan konspirasi mempermalukan Bupati dalam pengelolaan APBD dan menuntut perbaikan dalam rekruitment SDM TAPD. Sebagimana dilansir Adityafmsubang.net, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur menyebutkan proses yang dilakukan sudah melalui proses open bidding Panitia Seleksi (Pansel) diselenggarakan oleh Peraturan Bupati melalui Keputusan Bupati. "TAPD itu kan didalamnya Ketuanya kan Pak Sekda. Dan Pa Sekda adalah hasil dari open bidding (yang) diselenggarakan oleh Pansel. Termasuk tim dibawahnya baik, BKAD, BP4D semua juga hasil open bidding yang selenggarakan oleh Peraturan Bupati melalui Keputusan Bupati," jelasnya disela-sela kegiatan olah raga, Sabtu (6/11/2021).

Terkait kejadian kali ini kata dia diawali sebuah proses. Kita tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain bahwa ini suatu kesalahan semua pihak yang juga terlibat didalamnya. Dibandingkan tahun lalu bahwa pembahasan KUA PPAS dulu itu bisa dibahas secara berbarengan sedangkan sekarang peraturannya berbeda. "Tahun-tahun lalu tidak yang namanya keterlambatan sampai ditolak. Tapi tahun ini tahu-tahu ada pemberitahuan dari Provinsi Jawa Barat (APBD-P) ditolak. Ini kan sebuah mekanisme kalau mau bicara ini juga terjadi bukan di Subang saja tapi di beberapa daerah juga mengalami kasus yang sama," tuturnya.

Pihaknya mengakui bahwa ini sebuah kesalahan dan memohon maaf. Harus segera dilakukan perbaikan. "Kita juga tidak bisa menyalahkan pada satu orang atau satu orang per orang. Tetapi yang pasti ini harus segera diperbaiki. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa Timnya tidak bagus. Ini semua hasil seleksi kok. Pansel juga terdiri dari orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk melayani para pelamar sesuai aturan," jelasnya lagi.

Kemudian dia memaparkan kronologisnya yang menyatakan salah satunya diawal ada kurang koordinasi. APBD itu suatu proses, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka yang terjadi kali ini menjadi pembelajaran bahwa APBD itu suatu proses yang pertama RKPD yang didalamnya ada asistensi. Keterlambatan di asistensi tentu akan terlambat mempengaruhi proses selanjutnya. "Kalau keterlambatan di hulu maka juga akan terjadi keterlambatan di hilir, gitu. Jadi tidak ujug-ujug menyalahkan APBD (lalu) menyalahkan di ujung, gitu," katanya.

Dan didalamnya ada juga mekanisme kepala SKPD yang menyiapkan dokumen supaya pada saat RKPD-nya tepat waktu. Jadi semua harus bahu-membahu terus betul-betul menaati aturan berupa jadwal-jadwal yang harus dipenuhi.

"Maka ini akan kami pantau, kita evaluasi. Nah Pak Sekda sebagai Ketua TAPD akan lebih fokus lagi. Kita akan lebih fokus lagi untuk memperhatikan jadwal. Sehingga jauh-jauh hari kita akan sampaikan ke SKPD. Seperti sekarang kita bekerja pada bulan November awal kita sudah menyampaikan Nota Pengantar terkait APBD 2022. Ini juga sebagai bagian dari proses perbaikan.
Kita juga tidak mau terperosok (dua kali) pada lubang yang sama," tuturnya.

Kata Agus sebelumnya tidak pernah terjadi seperti yang seperti ini. "Jadi ini mah ada punishment dari suatu keterlambatan. Kecuali yang murni kan kita lancar. Kecuali DAU dipotong bagi mereka yang lambat. Bagi APBD Perubahan belum menolak evaluasi," katanya lagi.

Kemudian mengenai Dokumen Buku APBD yang belum diberikan. Kata Agus sudah disampaikan pada saat pembacaan Nota Pengantar nanti saat pembahasan dokumen itu akan disampaikan.

Terkait permintaan pada H-3 agar Buku APBD disampaikan, pihaknya berjanji akan dipenuhi. "Nanti kita penuhi. Kita sudah sampaikan di pandangan umum bahwa buku APBD-nya akan diberikan termasuk DPA-nya. Karena ini terusan dari KUA PPAS, lho. Yang sudah dibahas pada bulan Juli. Nanti dokumen itu akan kita sampaikan pada saat pembahsan. Karena untuk mencetaknya butuh waktu. Apalagi kita sekarang sedang menyiapkan Perkada," pungkasnya. (Satriya)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers