DPRD Ajukan Nota Pengantar Pembentukan Riparda

Reporterjabar.com, Subang – DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat mengajukan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah  Usul Prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten Subang Tahun 2021-2025. Pengajuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kab Subang, Rabu (3/11/2021).

Secara garis besar Nota Pengantar yang ditantangani yang ditandatangani  Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Subang, Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi tersebut menjelaskan bahwa kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan (environment), sosial budaya (community), ekonimi (economy), dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Mengenai pembangunan kepariwisataan diamanatkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi rencana pembangunan: Industri Pariwisata; Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, mempunyai visi terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi: destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, daerah, dan masyarakat; meningkatkan pendapatan nasional, pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, dan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan terwujudnya

Selanjutnya Riparda digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah, Sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para stakeholder baik tingkat nasional, regional, maupun lokal. (Satriya)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers