93 Desa di Subang Belum Mendapat Pencairan Dana Banprov sampai Awal November

Reporterjabar.com, Subang - 93 desa di Kabupaten Subang masih menunggu pencairan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) sampai 8 Nopember 2021. 

Dari 93 Desa yang masih menunggu Pencairan Banprov  diantaranya 3 dari 8 desa di Kecamatan Cijambe, yang mengaku belum mencairkan Banprov reguler sebesar Rp.130 JT setiap desanya.

Kepala Desa Bantarsari Said, PJ Kades Cikadu Deni Ganda permana, Kades Cijambe Didin,  menyatakan hal yang sama bahwa Ketiga Kepala Desa tersebut mengungkapkan Banprov untuk tahun 2021 belum juga masuk ke nomer rekening Desanya masing-masing.

"Padahal pengajuan sudah diverifikasi oleh DPMD dan sekarang sudah Senin (8 November 2021) hanya menyisakan dua bulan kurang lagi diakhir tahun," ujar  Ketiga Kepala Desa di Kecamatan Cijambe.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Subang Drs Nana Mulyana, M.Si, melalui Kasi Fasilitasi  Pengelolaan Keuangan Desa, Anggilla RM, ST, menyampaikan untuk memperoleh bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat berupa Bantuan Provinsi (Banprov) reguler membutuhkan berbagai proses mulai dari pengajuan usulan masing-masing desa hingga dilakukan verifikasi oleh DPMD.

Dari 245 Desa  yang sudah tersalurkan itu sebanyak 152 Desa dengan beberapa tahapan. Diantaranya tahapan pertama ada 43 desa, tahapan ke dua ada 23 desa, tahapan ke tiga ada 29 desa dan tahapan ke empat ada 57 desa jumlah yang sudah tersalurkan.sejumlah 152 desa.

Adapun sisanya  93 desa lagi, menurut  Agilla  selaku Kasi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dari 93 desa tersebut  77 Berkas  di DPMD  Provinsi Gedung Sate, kemudian 14 berkas di DPMD Provinsi (verifikasi prov) dan 2 desa sisa (Tanjungsari timur dan Majasari) sedang proses verifikasi/perbaikan di DPMDkab.Subang." Terang Agilla.

Setelah selesai verifikasi perbaikan yang dua desa tersebut secepatnya akan dikirimkan ke Provinsi.

"Selanjutnya diupayakan kordinasi dengan pihak Provinsi terkait agar para kepala desa mengetahui bahwa Banprov sudah masuk rekening Desanya atau belum," jelasnya.

Lebih lanjut Agilla RM memaparkan, usulan yang diajukan masing-masing desa akan diproses verifikasi di DPMD, apabila dinyatakan lolos maka akan dibuatkan surat pengantar oleh Kepala DPMD yang ditujukan untuk Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, setelah itu BPKAD akan memverifikasi nota dinas tersebut.

Manakala telah lengkap secara administrasi pihak BPKAD akan memproses untuk membuatkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian mengirimkannya ke Bank Jabar untuk dicairkan ke rekening masing-masing desa.

"Kami hanya sebatas memfasilitasi pengajuan usulan yang dibuat masing-masing desa, pastinya apabila mengajukan akan cairnya," paparnya.

Pencairan dana Banprov melalui rekening masing-masing desa sebesar Rp130 juta per desa, ketika desa sudah menerima bantuan kegiatannya agar segera membayar pajak dan membuat surat pertanggungjawaban yang ditujukan ke DPMD dan Provinsi Jawa Barat.

"Penggunaan dana Banprov yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperuntukkan bagi penyelenggaraan Sapa Warga, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), dan Infrastruktur tersebut memiliki konsekuensi pertanggungjawaban. Penggunaannya dikerjakan sesuai petunjuk yang tertera di dalam proposal yang diajukan," pungkasnya. (HAB)

Foto:
Drs.H.Nana Mulyana,M.Si Kepala DPMD Kabupaten Subang.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers