Klarifikasi Pj. Kades Cikadu Soal Pungutan Sertifikat Tanah

Reporterjabar.com, Subang – Terkait Pemberitaan di di dua media online yaitu Reporter Jabar dan Aditya FM Subang, Pj. Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Subang Jawa Barat, Deni Ganda Permana memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya. Dirinya tidak menolak yang disampaikan dalam media itu. "Itu murni pernyataan saya tidak lebih dan tidak kurang," ujarnya kepada kontributor Reporterjabar.com, Ade Bom melalui pesan singkat, Sabtu (9/10/2021).


Kata Deni penjelasan ini diberikan setelah dirinya kedatangan Ibrohim. "Dia meminta klarifikasi tentang pernyataan saya kepda wartawan," katanya.


Dirinya telah menjelaskan awalnya menerima telepon dari Ustadz Oni warga Cibuluh Hilir Desa Cikadu yang mengatakan akan kedatangan orang BPAN.  Dirinya menyanggupi menerima tamu tersebut. Lalu pada waktu yang telah disepakati datang orang yang disebutkan Ustadz Oni yang mengaku dari BPAN ternyata Ibrohim dengan Ustadz Oni.


Dalam pertemuan itu disaksikan dari pihak desa yakni Herman ( Kaur)dan Murja ( Tokoh Masyarakat). Waktu itu kata Deni, Ibrohim  mengaku Tim Reforma Agraria,meminta dirinya selaku Pj Kades untuk menyosialisasikan tentang program sertifikat dalam Program Reforma Agraria. Dimana dalam program tersebut yang menjadi obyeknya adalah Tanah Perum Perhutani yang ditempati warga yang dijadikan rumah atau yang digarap warga.


Namun permintaan itu tidak dituruti begitu saja tetapi dirinya langsung menghadap ke atasannya yaitu Camat Cijambe. "Atas perintah Camat tidak boleh untuk menyosialisasikan nanti saja dilakukan oleh Kepala Desa Cikadu Definitif," jelasnya.


Soalnya kapasitas dirinya hanya Pj Kades. "Nanti saja program tersebut dilaksanakannya jika mau dengan Kades definitif hasil pemilihan di bulan Desember. Jika dilakukan lebih parah lagi. Mungkin bermasalah dengan saya," bebernya.


Soal permintaan uang sebesar Rp600 ribu kata Deni, di saat pertemuan pertanyaan dari Tokoh Masyarakat Murja apakah sertifikat tersebut ada biaya atau tidak? Lalu dijawab oleh Ibrohim sebenarnya gratis. Tetapi Ibrohim mencontohkan di Desa Cirangkong diminta Rp.600 ribu udah berjalan biaya itu untuk biaya pengukuran orang BPN dan biaya lainnya.


Menurut PJ Kades Cikadu Sedangkan di kami (Cikadu) tidak ada pungutan apapun karena memang (sosialisasi) tidak dilakukan. Atas petunjuk Camat menunggu Kepala Desa definitif saja," terang Deni.


Terkait masalah uang Rp1 juta yang diminta Ibrohim melalui telepon pada saat itu memang meminta tetapi dijawab kata saya tidak punya duit.


Akhirnya Ibrohim di telepon mau pinjam kepada saya. "Kebetulan waktu itu saya lagi kosong (tidak punya uang), makanya tidak saya beri," pungkas Deni. (HAB)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers