Gentayangan Ngaku BPAN Meminta Uang Kepada Warga

Deni Pj. Kades Cikadu Kecamatan Cijambe

Reporterjabar.com, Subang - Heboh di dua desa ada yang mengaku dari Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) dan mengaku Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memerintahkan dua kepala desa di Kecamatan Cijambe untuk menyosialisasikan program Reforma Agraria dengan untuk memungut uang Rp600 ribu ke setiap warga yang menempati Tanah Perhutani. Hal tersebut disampaikan Pj/ Kades Cikadu, Deni Ganda Permana saat ketemu di Kantor Pemda Subang, Senin (4/10/2021).

Menurut Kades Deni dirinya kedatangan orang yang mengaku bernama Baim sebagai Ketua Badan Peneliti Aset Negara (BPAN). Baim, meminta Kades Deni untuk menyosialisasikan Program Reforma Agraria karena di desa Cikadu banyak tanah negara milik Perum Perhutani yang dijadikan pemukiman warga seperti di Kampung Cileuit Desa Cikadu Kecamatan Cijambe.

Menurut Deni kedatangan Ibrohim dengan seragam lengkap, dia mengaku Tim GTRA Agraria yang akan menyertifikatkan Tanah Perhutani yang ditempati warga secara gratis.

Kata Deni Baim, memerintahkan PJ Kades Cikadu, untuk meminta uang kepada warga sebesar Rp600 ribu rupiah untuk administrasi pengurusan Sertifikat. Pungutan uang sebesar Rp600 ribu yang diperintahkan Ketua BPAN tersebut, untuk pihak desa Rp300 ribu, sedangkan Rp300 ribu lagi untuk Tim dari BPAN dan orang dari Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Subang.

Bahkan Baim, kata Deni sempat beberapa kali menelepon minta uang sebesar Rp1 juta rupiah alasan untuk orang BPN, bahkan yang mengaku orang BPN-nya pun pada saat itu juga memakai nomor kontak Baim, menyuruh untuk memberikan uang sebesar Rp1 juta rupiah kepada Baim.

Namun Deni menolaknya dengan tegas kalau mau mengurus soal sertifikat nanti saja urusannya dengan Kades definitif karena dirinya hanya sebatas Pj Kades.

Deni sangat paham untuk mengurus masalah sertifikat dengan Program Reforma Agraria bukan hal yang mudah, bahkan pihak BPN pun sudah memberikan Informasi akan ada sosialisasi langsung dari BPN. Menurut Deni yang dilakukan Baim itu  hanya modus mencari uang, Deni tidak mau meninggalkan permasalahan dengan masyarakat desa Cikadu .

Karena jika dituruti permintaan oknum Ketua BPAN tersebut yang akan menjadi masalah. "Saya sendiri dengan aparat desa Cikadu, sedangkan si oknum BPAN tidak akan bertanggung jawab makanya saya tolak," terang Deni.

Sementara Kades Bantarsari Said, membenarkan dirinya mengalami hal yang sama kedatagan Ibro atau Baim yang mengaku Ketua BPAN. Sama memerintahkan untuk menyosialisasikan  Program Reforma Agraria tersebut.

Kades Said sendiri, membenarkan bahwa hampir sebagian besar warganya bertempat tinggal dan mengolah lahan Tanah Perum Perhutani, dengan sistem membayar cukainya kepihak Perhutani.

Dengan adanya program Reforma Agraria Kades Said mengaku sudah paham sejak adanya  surat dari Presiden  Nomor 86 tahun 2018.

Makanya  permintaan Ibrohim yang mengaku Ketua BPAN untuk menyosialisasikan tidak diturutinya, karena dirinya merupakan anggota dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Subang. Kades Said mengaku menjadi Ketua LMDH di Desa Bantarsari sejak diperiode pertama jadi Kades sekarang sudah periode kedua.

Untuk mengklarifikasi informasi dua Kades mengenai pengakuan Baim sebagai Ketua BPAN, kemudian mencoba menghubungi melalui kontak pribadinya 0852 9410 9660 namun tidak ada jawaban.

Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Subang, Joko Susanto A.Ptnh, M.Si, yang juga ketua pelaksana harian GTRA Kabupaten Subang, menanggapi adanya  yang mengaku dari Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Tim  Reforma Agraria  dan memungut sejumlah uang untuk atas nama orang BPN, saya minta nama orang BPN yang disebutkan oleh Ketua BPAN yang memungut uang itu .

Menurut Kepala Kantor BPN Subang jika ada orang yang mengaku atau memungut sejumlah uang untuk mengurus sertifikat tanah dalam Program Reforma Agraria tangkap dan laporkan ke Pihak Kepolisian Polres Subang.

Ditambahkan Kepala Kantor BPN Subang  Joko Susanto, tanah Perhutani tidak masuk dalam program Gatra  jadi sekali lagi jika ada yang mengaku Tim Reforma Agraria datang  meminta yang bisa menyertifikatkan Tanah Perum Perhutani yang di Kelola ditempati itu adalah oknum. "Tangkap dan proses hukum ke pihak kepolisian itu penipuan," tegasnya.

Kemudian kata dia sesuai Peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mewujudkan penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, kesinambungan antara aset dan akses. "Sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

Menurut Joko  pihaknya sedang melaksanakan penataan aset dan penataan akses.

Adapun penataan aset berupa pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah dengan memberikan sertifikat hak atas tanah tersebut, sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan dan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, pemberian permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Adapun yang menjadi objek Reforma Agraria itu tanah negara Eks HGU yang ditelantarkan dan bukan Tanah Perum perhutani," pungkasnya.(HAB)

Keterangan foto: Deni Pj. Kades Cikadu Kecamatan Cijambe 

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers