Bupati Subang Prihatin Bangunan Peninggalan Belanda Terbengkalai

Repoorterjabar.com, Subang - Bupati Subang H. Ruhimat yang akrab disapa kang Jimat melakukan peninjauan ke sebuah bangunan bersejarah berupa rumah peninggalan Belanda di perbukitan kebun teh kawasan eco wisata kampung Bunikasih Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak, Rabu (6/10/2021).

Rumah peninggalan belanda yang dibangun tahun 1930 tersebut tampak masih kokoh namun terbengkalai dan tak terurus, sebagian atap bangunan sudah rusak dan dikelilingi oleh semak belukar. Adapun status bangunan tersebut berada di atas lahan milik PTPN VIII.

Melihat kondisi tersebut kang Jimat merasa prihatin dan merasa perlu adanya upaya pelestarian bangunan bersejarah agar masyarakat Subang tidak kehilangan hal yang berharga yaitu sejarahnya.

Dirinya berinisiatif akan melakukan renovasi bangunan dan melalui dinas terkait pemerintah Kabupaten Subang akan mengajukan permohonan pengelolaan bangunan serta wilayah sekitarnya kepada PTPN VIII untuk dijadikan kawasan wisata sejarah di Kabupaten Subang terutama di desa Cupunagara kecamatan Cisalak.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Subang untuk melestarikan bangunan bersejarah serta menjaga nilai-nilai sejarah agar tetap dikenang dan diketahui antar generasi tentang sejarah Subang. "Begitu sayang sekali bangunan yang berdiri sejak tahun 1930 terbengkalai tidak terurus, pemda akan upayakan melestarikan bangunan bersejarah dikawasan ini semoga Allah mempermudah langkah dan meridhoi usaha kita semua" ujar kang Jimat

Turut hadir dalam peninjauan tersebut ketua TP. PKK Kabupaten Subang sekaligus Istri Bupati Hj. Yoyoh Sopiah Ruhimat, Sekda Subang H. Asep Nuroni beserta istri, Asda I H. Rahmat Effendi, Asd II dr. Nunung Syuhaeri, kepala DLH Subang Rona Mairansyah, Kasatpoldam Dikdik Solihin, kepala desa Cupunagara Wahidin Hidayat serta komunitas motor brotherhood peduli lingkungan dan sejarah. (Prokopim) 

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers