Berita VIDEO: APBD Subang Belum Ditolak, Kok


Reporterjabar.com, Subang - Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Subang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang tahun 2021 belum tentu ditolak sebagaimana yang diberitakan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Elita Budiarti menyebutkan bahwa DPRD telah menjalankan sesuai Permendagri yang bukti otentiknya surat yang kami kirimkan kepada pihak eksekutif. 

Pihaknya meminta kepada pihak media supaya menyampaikan informasi dengan baik supaya tidak terjadi perseteruan antara eksekutif dan DPRD. “Kasihan masyarakat Subang. Sebaiknya kita menahan diri dulu karena keputusan diterima tidaknya APBD juga belum keluar,” ujarnya didampingi Ketua DPRD Kabupaten Subang, Narca Sukanda dan Wakil Ketua, Aceng Kudus.

Walaupun kalau melihat aturan, kata Elita kemungkinannya ditolak.

Dirinya juga membantah bahwa kemungkinan ditolaknya APBD berkaitan dengan deadlock karena tidak ada hubungannya dengan kejadian deadlock.

Dirinya khawatir DPRD jadi kambing hitam. Media jangan sampai ada yang mengutip dari pihak yang tidak mengetahui yang sebenarnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan Ujang Sutrisna membenarkan yang disampaikan Elita selalu salah satu pimpinan, bahwa DPRD telah melaksanakan sesuai aturan hanya mungkin karena kesibukan ada yang lupa. “Kelihatannya lupa,” ujarnya.

Mengenai rotasi mutasi yang kemudian menempatkan orang tidak sesuai keahlian. Itu bukan urusan DPRD.

Kemudian Ketua DPRD, Narca Sukanda menyebutkan masalah diterima atau ditolak pihaknya belum menerima pemberutahuan resminya. Sedangkan pihaknya masih berjuang supaya APBD Perubahan itu untuk diterima. Sebab hingga kini kata dia belum berjalan normal karena maish ada pergeseran-pergeseran anggaran yang digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Parsial 1 sampai 5.

Pada prinsipnya penggunaan APBD ditujukan fokus untuk pelayanan masyarakat.


Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers