Musdes Telukjambe Paparkan Kegiatan Pembangunan

 


Musyawarah Desa (Musdes) pemaparan program pembangunan yang ada di Desa Telukjambe, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Perangkat Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdiri dari Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan Kader Posyandu. Kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Telukjambe, Rabu (8/9/2021). 


“Program pembangunan yang telah dilaksanakan ataupun yang sedang dilaksanakan di Desa salahsatunya pemagaran batas makam di Dusun Karajan hingga kini masih berjalan, dllnya” kata Kepala Desa Uji ketika membuka.


Lebih khusus Uji menegaskan, “Dalam rangka memeriahkan HUT ke-388 Kabupaten Karawang masyarakat dihimbau untuk memasang umbul-umbul, bendera, dan para RT untuk melaukan kerja bakti dengan warganya untuk membersihkan dan merapihkan lingkungan masing-masing,” katanya.  


Sementara kata Uji “ Untuk pemaparan data Covid-19 nanti akan dipaparkan oleh Satgas Covid-19 saudara Itang, Pemaparan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh saudara Ade Yahya, Penyaluran Bantuan Sosial oleh Abdilah, dan terkait keamanan dan ketertiban (Trantib) akan dipaparkan oleh Babinmaspol Bambang, ungkap Kades Uji. 


Lebih jelas Uji memaparkan tentang Rencana Kerja Desa (RKD), Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Kec. Telukjambe Timur akan membangun kantor desa dengan prototype tahap empat. Untuk lebih jelas terkait RKD akan di bahas pada Musdes yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2021 ke depan, jelasnya. 


Sementara Ade Yahya Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa memaparkan, “Selama ini Desa Telukjambe dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sistem pelaporan pembayaran wajib pajak selalu mendapatkan peringkat kesatu. Baru tahun ini karena di masa Pandemi Covid-19 dan masa pelaporanjatuh temponya tanggal 30 September 2021. Jadu untuk realisasi datanya baru 35 % lebih dan ini mendiami peringkat kedua, katanya.


Desa telujambe untuk tanah perkotaan untuk pembayaran PBB nya bisa mencapai dua juta lebih. Kenapa masih ada PBB yang masih murah, karena hanya dihitung pajak tanah saja belum termasuk luas bangunan dan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ungkapnya. 


“Jadi dihimbau kepada masyarakat yang belum mebayar PBB agar segera ke Bank Jabar untuk melakukan pembayaran. Karen akhir bulan ini batas pembayarannya, tegasnya. 


Ade menuturkan lebih lanjut, Saat ini Peraturan Desa (Perdes) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Pak Ece dari dua Desa, sebanyak 15 RT dari 4 Dusun sudah bisa diberlakukan. Adapun Ambulan Desa untuk ngangkut orang sakit ke klinik atau rumah sakit maupun antar jemput jenazah ke tempat makam sudah bis dipergunakan, tandasnya. 


Sementara Abdilah memaparkan, Untuk Bantuan Sosial Tunai dari Gubernur Jawa Barat datanya 349 jiwa namun ada penambahan 79 jiwa untuk pemberian sembako. Sementara bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) datanya masih kosong, sekitar 900 lebih datanya bermasalah. Data tersebut karena tidak valid sehingga dihapus oleh Kementrian Sosial (Kemensos), kata Abdilah sebagai penangungjawab. 


Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) satu pendamping untuk 3 desa datanya sekitar 123 jiwa. Kedepan penerima PKH akan menerima kartu bantuan yang akan didistribusikan minggu depan di Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat, tuturnya. 


Pada pemaparan akhir Babinmaspol Bambang menjelaskan,” Terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Telukjambe cenderung kondusif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus, namu masih ada tindak pidana pencurian kendaraan roda empat di Karajan beberap waktu lalu. Hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian pemilik kendaraan sendiri yang tidak melapor ke lingkungan setempat terutama RT/RW nya, ungkapnya. 


“Info terbaru dari Kaplsek bahwa karena Kab. Karawang saat ini dalam kondisi PPKM Level 2 maka diperbolehkan untuk masyarakat mengelar pesta hajatan, dll. Untuk pengajuan Surat Ijin Keramaian dari Desa dan Polsek masyarakat sudah bisa. Dengan catatan tidak boleh mengelar hiburan yang mengundang keramaian dan untuk undangannya pun terbatas hanya 50 persen, kata Bambang lebih jelas. 


Pada pemaparan selanjutnya Bambang menyebutkan, Saat ini saya mau menggalakan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang sudah lama terbentuk. Melalui Surat Keputusan Kapolri organisasi ini dibentuk yang anggotanya masyarakat dan kini sudah naik peringkat yang tadinya di tingkat desa sudah masuk di tingkat Kecamatan. 


“Ini sebetulnya bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, jadi setiap RT minimal ada satu orang keterwakilan untuk bergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut, imbuhnya. 


Bambang sambil tersenyum menceritakan bahwa, Kehadiran FKPM sangat membantu masyarakat. Terbukti dari beberapa kasus anggota FKPM berhasil mengagalkan tidak pidana pencurian di beberpa tempat. (rls)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers