Pemda Subang - Indramayu Respon Aspirasi Nelayan terdampak Pelabuhan Patimban

Reporterjabar.com, Subang - Bupati Subang H. Ruhimat didampingi wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi dan Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar beserta para Pejabat Forkopimda Menerima Audiensi Forum Masyarakat Peduli Jabar terkait dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Rumah Dinas Bupati Subang, Senin (23/8/2021).

Audiensi tersebut merupakan upaya yang di fasilitasi oleh Bupati Subang, Bupati Indramayu dan Kapolres Subang dalam merespon dan menindaklanjuti unjuk rasa para nelayan yang tergabung dalam paguyuban nelayan Patimban dan Paguyuban nelayan Indramayu yang terkena dampak pembangunan pelabuhan patimban yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Jabar Asep Sumarna Toha audiensi tersebut merupakan sarana silaturahmi dalam rangka mengungkapkan aspirasi para nelayan Patimban dan Indramayu terkait konpensasi atas pembangunan pelabuhan Patimban kepada para nelayan. Dirinya menyampaikan bahwa telah terjadi upaya penyesatan di dalam AMDAL pembangunan Pelabuhan Patimban yang salah satunya menyatakan bahwa areal tersebut bukan area tangkap ikan.Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang didapat dari pemdes Patimban bahwa nelayan yang terdampak sebanyak 800 orang sementara nelayan Desa Ujunggebang Indramayu 200 orang total 1000 orang dengan jumlah perahu sebanyak 250 perahu. Pihaknya mendorong para kepala daerah dan legislatif mengusut unsur penyesatan AMDAL dan memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan patimban. " kami membantu nelayan bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat sudah menjadi tugasnya Bupati, forkopimda subang dan indramayu agar bersama-sama memperjuangkan rakyatnya" ujar Asep yang juga mempertanyakan tentang transparansi penyaluran dana CSR perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.

Sementara itu Kepala KSOP Patimban Hery Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan serta telah melakukan dialog dengan para perwakilan nelayan dan menjelaskan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku. Dirinya menyampaikan bahwa terkait penentuan area tangkap ikan merupakan wewenang pihak berwenang berdasarkan konsesus dengan pihak pusat.

Terkait konspensasi/ganti rugi nelayan atas dampak pembangunan pelabuhan Patimban dirinya menyampaikan adanya kendala pada aturan dan ketentuan yang tidak mengatur terkait adanya konpensasi. Dirinya menyampaikan pula bahwa harus ada tolak ukur yang menjadi dasar atas pemberian konpensasi kepada para nelayan terdampak. "Saya hanya petugas yang menjalankan aturan, jika kami membayarkan sesuatu harus ada dasarnya karena yg kami bayarkan uang negara" ujar Hery.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina Da'i Bachtiar menyampaikan bahwa kehadirannya kali ini merupakan bentuk dukungan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi para nelayan. Dirinya memastikan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat namun tidak memungkiri bahwa Pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan Program nasional, untuk itu bukan hanya sekedar merespon tuntutan namun harus mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Untuk itu ia berharap agar semua pihak bisa menjembatani dengan pikiran yang jernih dan tidak saling memprovokasi. "Kalo ada yang tidak terakomodir mohon untuk tidak saling memprovokasi " Ujar Hj. Nina
 
Sementara itu Kang Jimat mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak terkait yang telah berkenan hadir terutama kepada Bupati Indramayu beserta Jajaran Forkopimda Indramayu dan Subang dalam acara audiensi serta mediasi antara Paguyuban Nelayan Patimban-Indramayu dengan KSOP Patimban beserta pihak terkait tentang dampak pembangunan Pelabuhan Patimban. "ini adalah acara silaturahmi Masyarakat nelayan yang ingin dijembatani dengan KSOP lewat kami Bupati Subang dan Bupati Indramayu" Ujar Kang Jimat.

Kang Jimat mengatakan bahwa dampak pelabuhan patimban ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kabupaten subang, tetapi juga masyarakat kabupaten indramayu, bahkan masyarakat disepanjang wilayah pantura yang tentunya harus diberikan ruang agar bisa dicarikan solusi terbaik. "Adapun keinginan masyarakat yang disampaikan melalui forum masyarakat peduli jabar ini adalah suatu hal yang memang menjadi perhatian dan kajian kami, sebagai pemerintah daerah yang menjadi orangtua bagi seluruh warga masyarakatnya"

Kang Jimat pun berharap melalui pertemuan ini agar antara pemerintah daerah yang berada di wilayah pantura jawa barat dapat saling bersinergi sehingga pembangunan Pelabuhan Patimban ini menjadi jalan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa dampak pembangunan pelabuhan patimban merupakan sebuah masalah yang menuntut solusi serius dari pemerintah pusat. " mohon berikan waktu 2 minggu Kami akan melanjutkan diskusi antar 2 pemerintah daerah dan forkopimda" tutur Kang Jimat

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina, Sekda Indramayu, Wakil Ketua DPRD Indramayu dan perwakilan Polres Indramayu. Hadir pula Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, Ketua DPRD Subang, Kapolres Subang beserta jajaran, jajaran pejabat forkopimda, Sekda Subang, Asda 1, Asda 2, Kepala KSOP Patimban beserta Jajaran,m, Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat dan Perwakilan Paguyuban Nelayan Patimban - Indramayu.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers