Polres Cirebon Kota, Kejaksaan, Pengadilan dan Sat Pol PP Kompak Tindak Pelanggar PPKM Darurat



Reporterjabar.com - Cirebon, "Salus Poluli Suprema Lex Esto", Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi," Tegas Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan. Polres Cirebon Kota Forkopimda Kota Cirebon, bertekad sukseskan dan dukung pelaksanaan PPKM Darurat. Seperti diketahui PPKM Darurat dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dan surat Edaran Nomor : 443/SE.59.PEM sudah disebar kepada masyarakat. "Kewajiban seluruh masyarakat untuk bisa melaksanakannya," kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, Selasa, 6/07/2021.

Pihaknya, melaksanakan operasi yustisi penegakan hukum terkait kepatuhan Protokol Kesehatan (Prokes) di masa Pandemi Penerapan PPKM Darurat. Penindakan dan sidang di tempat pun diberlakukan.

"Kami melakukan ini demi kesehatan keselamatan masyarakat Kota Cirebon khususnya dan masyarakat pada umumnya," imbuhnya.

Ia melanjutkan, operasi penegakan hukum yustisi ini dibagi dua metode yakni melakukan patroli penyisiran utamanya di sektor sektor non esensial dan esensial yang tidak mematuhi ketentuan PPKM Darurat. "Masing-masing tim dengan tugas melakukan penindakan pelanggar tidak menggunakan masker , team 1 dan penindakan bagi pelaku usaha non esensial yang masih buka atau tidak sesuai ketentuan PPKM Darurat oleh team 2," terangnya.,

Hasil gabungan Polri dan Satpol PP untuk Operasi Penegakan Hukum terhadap Warung/Toko yang melakukan penjualan barang dan jasa tidak sesuai Perda No 2 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon dan melanggar SE Walikota tanggal 2 Juli tahun 2021 nomor 443/ SE.59-PEM tentang Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM Darurat) untuk Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Cirebon.

"Terdapat sedikitnya ada 6 tempat/toko yang ditertibkan dan langsung melaksanakan sidang oleh pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sementara untuk team 1, memperoleh pelanggar sebanyak 13 orang yang tidak memakai masker, dengan rincian 9 orang dikenakan sanksi administrasi sidang ditempat (bayar denda Rp. 100.000,-/orang) dan sebanyak 4 orang dikenakan sanksi sosial berupa korvei dan push up sebanyak 20 kali," pungkasnya.(Frans)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers