Inilah Mekanisme Sengketa Pemberitaan Pers

Reporterjabar.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara sengketa pemberitaan dengan terdakwa Vicky Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 10 Juni 2021 mengajukan sejumlah pertanyaan;

Saudara ahli pers, "Tadi Pak Kamsul Hasan menguraikan definisi pers dan perbedaan dengan media sosial. Kenapa pers mendapatkan perlakuan istimewa ?''

JPU yang terhormat, Sebelum menjawab kenapa sengketa pemberitaan pers diistimewakan, kembali akan dijelaskan perbedaan definisi pers dan media sosial.

Definisi pers jelas dan tuntas harus sama-sama kita gunakan hukum positif di Indonesia saat ini, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Pers didefinisikan, Pers adalah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik.

Pasal 1 angka 1 ini terkait dengan Pasal 1 angka 2 UU Pers. Lembaga yang dimaksud harus berbentuk perusahaan pers khusus.

Itu artinya perusahaan pers harus tidak boleh dicampur usaha lainnya, seperti pemborongan, suplayer dan lain sebagainya.

Kemudian Pasal 9 ayat (2) mempertegas perusahaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, harus berbadan hukum Indonesia.

Setelah itu nama Badan Hukum Indonesia, penanggung jawab dan alamat redaksi harus diumumkan secara jelas sebagai domisili hukum sesuai Pasal 12 UU Pers.

Setelah itu semua dipatuhi baru disebut sebagai perusahaan pers nasional. Mereka inilah yang mendapat amanah menjalankan kemerdekaan pers sesuai Pasal 2 UU Pers.

Pers, tidak ujuk-ujuk mendapat keistimewaan. Harus ada syarat administrasi yang harus dipenuhi agar sengketa pemberitaannya diselesaikan dengan UU Pers, bukan UU yang lain.

Meski mendapat kemerdekaan, pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya harus tetap menegakkan tiga prinsip ;
1. Demokrasi
2. Keadilan
3. Supremasi Hukum

Apakah dalam kerja jurnalistik ada kesalahan atau kekeliruan?
Jawabnya: Ada. 

Penyelesaiannya sesuai mekanisme yang diatur UU Pers yaitu ;
1. Hak Jawab, Pasal 5 ayat (2)
2. Hak Koreksi, Pasal 5 ayat (3)
3. Mediasi di Dewan Pers sesuai Pasal 15 dan
4. Pidana pers, sesuai Pasal 5 Jo. Pasal 18 UU Pers.

Jadi, sengketa pemberitaan pers menggunakan mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan UU lain.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers