Beroperasinya Wisata Pondok Bali Dipertanyakan

Reporterjabar.com, Subang - Sejumlah pihak mempertanyakan beroperasinya wisata Pondok Bali oleh Perum Perhutani dimasa pademi Covid-19 oleh. Padahal untuk memutus Covid sudah menjadi program pemerintah agar tidak timbul klaster baru termasuk klaster wisata yang di realisasikan dengan menutup tempat-tempat wisata.
Sementara dari data yang terhimpun wartawan pada 25 Mei 2021 telah dibuka Wisata pantai pondok Bali oleh pihak perhutani sebagai tempat wisata di areal sekitar 20 hektar yang berada di Desa Mayangan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang dan sebagai pengelolanya CV. Satu Putri yang sampai saat ini Wisata Pantai Pondok Bali masih tetap buka.

Sementara menurut Hendrik aktivis pemerhati lingkungan asal Pamanukan Subang pada Wartawan (13/06-21) yang dipersoalkan bukan tanah perhutani ataupun Pemda tidak dilibatkan dalam pembukaan ataupun pengelolaan wisata pondok bali tapi dibukanya wisata berpotensi timbulkan kerumunan tentunya tidak sesuai program pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19.

Begitupun menurut Teguh YN, pada Wartawan (13/06-21) tokoh masyarakat asal Legonkulon bahwa Surat edaran Sekda untuk menutup sementara terkait wisata, waktu menjelang hari raya belum dicabut.

Dan pada saat itu sebagai garis depan Polsek Legonkulon menutup untuk memutar balik wisatawan yang masuk Pondok Bali dengan alasan covid-19.
Ironisnya saat ini masyarakat bingung ketika ada kerja sama Perhutani dan CV. Satu Putri dalam pengelolaan wisata Pondok Bali dan saat inipun terkesan Polsek Legonkulon membentenginya.

Lebih jauhnya, kata Teguh, kerjasama perhutani dan CV satu Putri terkesan tidak jelas seperti apa kerjasamanya. Pasalnya pemerintahan setempat seperti Disparpora juga pemerintah setempat (Kecamatan Legonkulon dan Desa Mayangan) tidak menerima tembusan apapun. "Padahal di kabupaten lain menyangkut pengelolaan obyek wisata selain Disparpora, kecamatan dan desa turut dilibatkan," terang Teguh. (Reporter lily_MSR)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers