Waduh..! Pernyataan Wagub Uu Soal Izin CV Trican Dicabut Sementara dianggap Offside

Bandung - Masyarakat adat Galunggung menolak aktivitas penambangan di Leuweung Keusik, Galunggung, karena aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan dan merusak situs Kabuyutan Galunggung yang menjadi pusat peradaban Sunda serta bisa menghilangkan mata pencaharian warga yang menggantungkan hidupnya pada tanaman hutan, seperti pohon nira untuk produksi gula aren. 
"Galunggung adalah pusat peradaban, di sana ada situs kabuyutan Galunggung yang harus dijaga oleh semua orang. Leuweung yang memberikan hidup bagi warganya," kata Raja Lembaga Adat Keraton (LAK) Galuh Pakuan Evi Silviadi, Jumat (19/3/2021).

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPAG) yang terdiri dari berbagai komunitas dan unsur masyarakat beberapa kali melontarkan protes  menolak aktivitas tambang yang dilakukan CV Trican di Leuweung Keusik, Galunggung.

Mereka melihat proses perizinan yang dilakukan PT Trican cacat hukum. Karena perusahaan itu pernah mengumpulkan warga bersama tokoh masyarakat di desanya tidak untuk bicara soal rencana penambangan pasir, tapi bicara soal rencana pembangunan jalan. Warga juga diminta tanda-tangan tanpa diberi judul kegiatan pertemuan. Warga yang tidak hadir ada nama dan tanda-tangannya. "Ini yang harusnya dibuka," kata  Encep Rujhan, Bendahara AMPAG. Oleh karenanya, AMPAG melaporkan kasus pemalsuan tanda-tangan itu ke Polres setempat. Dalam dua hari ini sudah ada empat orang warga dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian.

Suara protes terdengar hingga ke Gedung Sate. Maka,  Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menemui para demonstran di Kampung Pasir Ipis Desa Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 7 Maret lalu. 
Kepada pengunjuk rasa, Wagub Uu menyatakan akan menghentikan sementara aktivitas pertambangan galian pasir di Leuweung Keusik, Gunung Galunggung, karena diduga ada pemalsuan dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) CV Trican yang dikeluarkan Pemprov Jabar pada 2019.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian menilai pernyataan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum tersebut  off-side. "Pernyataan Pak Wagub itu off-side, yang bisa hentikan izin itu adalah Kementerian ESDM, yang memiliki kewenangan tersebut," kata dia.

Menurut Demi, terhadap kasus tersebut,  pimpinan DPRD  sudah membuat surat ditujukan kepada Pemprov Jabar untuk mengkaji kembali perizinan  CV Trican. "Kenapa ada  protes dari masyarakat. Apakah ada cacat prosedural?" Ujarnya dengan nada tanyanya.

Sebagai anggota dewan, ia akan mewakili masyarakat untuk mempertanyakan hal itu, tapi ia juga tidak boleh menahan hak warga masyarakat lain yang ingin berusaha secara legal. "Investor harus banyak masuk ke Kabupaten Tasikmalaya, tapi juga mengikuti aturan yang baik," ujarnya lagi.

Pemerintah Daerah wajib menjaga investasi di Tasikmalaya sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Jika penolakan itu karena dikhawatirkan akan timbulnya kerusakan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, maka kata Aang,  Dinas Lingkungan Provinsi harus menjelaskannya kepada masyarakat. Jika yang dipersoalkan adalah situs, maka harus ada batas-batas yang jelas dari situs tersebut.

Demi mengungkapkan hingga saat ini jumlah perusahaan yang memiliki izin penambangan di Kabupaten Tasikmalaya hanya 12. Tetapi yang mengekplorasi berjumlah puluhan tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Hingga kini, aktivitas tambang illegal masih berlangsung, tapi kenapa itu didiamkan?

"Aktivitas tambang illegal, sudah saya laporkan ke Satpol PP dan pemerintah setempat untuk menindaklanjutinya, tapi tetap tak berhenti," ujarnya.

Aang menilai positif pelaporan tanda-tangan palsu oleh masyarakat ke Polres Tasikmalaya. Tanda-tangan itu diberikan warga saat dikumpulkan oleh CV Tristan bersama tokoh masyarakat dalam beberapa kali kesempatan. 
Kadis ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Jawa Barat Bambang Irianto membenarkan bahwa IUP OP (izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi)  CV Trican dikeluarkan oleh Pemprov Jabar pada 2019. Saat izin dikeluarkan seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

"Jika sekarang ada gugatan atau aduan, maka harus diteliti apakah ada cacat dalam persyaratannya. Kalau soal ada laporan tanda-tangan yang dipalsukan, Pemprov tidak sampai mengecek kebenaran tanda-tangan tersebut," tutur dia.

Menurut Bambang, dengan keluarnya Undang-undang Minerba No. 3 tahun 2020, Pemprov Jabar tidak lagi punya kewenangan mengurus masalah tersebut. Sebab kewenangan provinsi sudah ditarik ke Pusat. 
"Semua urusan perizinan sudah ditarik kementerian ESDM. Kita sudah laporkan persoalan ini ke pusat. Saat Pemprov hanya fasilitator, Kita sudah surati EEDM dan mereka sudah menerjunkan orangnya ke lapangan, tinggal menunggu hasilnya bagaimana," kata Bambang. 

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers