Open Bidding Harus Lahirkan Sekda Berintegritas

Reporterjabar.com - Dengan dibukanya open bidding pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, ketua DPRD Subang itu H. Narca Sukanda berharap terpilih sosok tepat dan profesional. Meskipun sejumlah nama bermunculan namun ia tetap menyerahkan kepada Bupati Subang melalui mekanisme open bidding. "Tentu ini kewenangan Bupati dengan memilih melalui mekanisme seleksi terbuka Saya hanya berharap lahir orang yang memang dinilai sebagai sosok ASN yang profesional dan integritas tinggi," kata H. Narca kepada wartawan, Selasa (16/3).

Terlepas dari nama yang muncul ketua DPRD Subang mengingatkan proses open bidding ini harus sesuai dengan semangat Bupati yang tanpa diwarnai rupiah atau zero rupiah. "Ini amanah Bupati harus ditaati dan dibuktikan dalam proses seleksi sekda ini harus dipastikan prosesnya zero rupiah," katanya lagi.

Narca berharap sosok yang akan duduk dalam jabatan tertinggi di lingkungan ASN inidapat menjadi penyambung gagasan Bupati dan kebijakan Bupati bisa dilaksanakan hingga tingkat pemerintahan terbawah.

Dia harus bekerja secara profesional mampu menjadi jembatan dan mengkomunikasikan kebijakan ke SKPD hingga tingkat camat dan desa.

"Hal lain yang menjadi penting sosok sekda nanti adalah yang memiliki semangat antikorupsi Pak Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan ini jangan sampai merugikan masyarakat korupsi itu merugikan masyarakat," bebernya.

Sementara itu Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Subang, Agus Hermawan mengatakan per hari ini masih belum ada yang daftar open bidding. Kata dia dimungkinkan akan banyak yang mendaftar pada hari terakhir pembukaan pendaftaran di tanggal 19 Maret 2021. "Mungkin ini hari-hari terakhir banyak melibatkan," kata dia.

Tim panitia pelaksana open bidding sekda Subang digelar BKP SDM dengan melibatkan tim berjumlah 5 orang mulai dari pakar akademisi hingga pejabat Provinsi Jawa Barat.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers