Jimat-Akur Belum Mampu Bayar Utang Mamin, Begini Resikonya

Reporterjabar.com - Koordinator Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Subang Jawa Barat, Aif Saepulrohman mengatakan bahwa dua tahun masa Kepemimpinan Pasangan Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan hutang bekas makan dan minum (mamin) di Setda dan DPRD Kabupaten Subang. Sebagaimaan dilansir HarianPelita.co hutang mamin tersebut ialah kepada pihak ketiga selaku penyedia makanan dan minuman yakni RM Purnama yang mencapai sekitar Rp4 miliar itu sejak kepemimpinan  Bupati H. Ojang Sohandi hingga masa Kepemimpinan Bupati H. Ruhimat.

Aif, menilai dengan belum beresnya permasalahan utang Pemerintah Kabupaten sebesar Rp4 miliar tersebut menandakan tidak adanya keseriusan dari Kepala Pemerintahan sendiri, jika memang ada niatan untuk membayar utang bekas makan dan minum Pemerintah seharusnya tinggal Bupati menugaskan Irda untuk melakukan audit ulang terhadap masalah pelaporan di lingkup Rumahtangga Setda.

"Sehingga akan ditemukan titik terang  permasalahan sebenarnya dan jika ditemukan dari hasil audit Irda adanya utang secara administrasi, tinggal di munculkan pengakuan Utang dan dianggarkan," tuturnya.

Menurut Aif, pihaknya sebelum memberikan komentar kepada media telah mempertanyakan terlebih dahulu dan melihat secara administrasinya ke pihak Pemilik RM. Purnama. 

Menurut Aif  saat  berbincang  dengan Pemilik RM. Purnama  Pepen, bahwa munculnya Utang sejak tahun 2003 sebesar Rp400 juta sejak jaman Bupati Eep, namun utang sebesar itu sudah dibayar lunas." Kemudian muncul lagi utang dijaman Bupati Ojang, kemudian dilanjut jamannya Bupati Hj. Imas Aryumningsih, lanjut lagi di Jamannya Bupati Ating Rusnatim dan sekarang di masa Bupati Ruhimat sudah dua tahun masa jabatannya, malah semakin membesar utang mamin tersebut.

Jelas munculnya utang Pemerintah Kabupaten Subang akibat terlalu kecil anggaran untuk kegiatan makan dan minum, sedangkan Kegiatan cukup padat, sehingga anggaran untuk kegiatan satu tahun anggaran tidak cukup.

Seharusnya disaat  pihak ketiga selaku penyedia jasa  menyampaikan ke Bagian Rumahtangga bahwa anggaran untuk Mamin sudah habis dan harusnya oleh Rumahtangga Setda  dilaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara administrasi dan bisa di  Anggarkan kembali.

Menurut Aif jika Pemkab tidak serius dalam masalah  urusan Utang, pihak  RM. Purnama saat ini sedang  mengurus untuk melakukan gugatan perdata dan  menurut  Aif Pemkab akan  mengalami  hal serupa  seperti di gugat PT. Riantama, akhirnya Pemda Kabupaten Subang membayar lebih besar dari jumlah utang. "Apalagi Pemilik RM. Purnama rencana akan menggugat  Perdata Imateril sebesar Rp100 miliar," terang Aif.

Sementara  Kabag  Umum Setda Subang  Aan Hadari ketika dihubungi  lewat ponselnya  tidak menjawab. (Ist-Ade)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers