Terapkan PPKM, Kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon Menurun



Reporterjabar.com - Cirebon, Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag bersama Forkopimda, melaksanaan monitoring Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Cirebon. Imron menyebutkan, kali ini pihaknya melakukan monitoring ke sejumlah tempat, diantaranya yaitu check point Kedawung, Hotel Apita, Pasar Celancang dan Makam Sunan Gunung Jati. 

Dalam monitoring tersebut, Imron mengaku masih terdapat warga yang belum menerapkan protokol kesehatan. Ia sangat berharap, warga untuk bisa mengikuti protokol kesehatan.

Karena menurutnya, jika warga menerapkan protokol kesehatan maka manfaatnya juga kembali kepada diri mereka sendiri.

"Kepada warga, dimohon untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena itu memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain," katanya, Senin, 25/01/2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni menuturkan, terkait perpanjangan penerapan PPKM, masih menunggu surat resmi dari provinsi. Namun pihaknya mengatakan, bahwa penerapan PPKM di Cirebon cukup berdampak positif.

Hal tersebut dilihat dari menurunnya angka terkonfirmasi positif Covid-19, saat penerapan PPKM dilaksanakan. Eni menjelaskan, satu minggu sebelum penerapan PPKM angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon, mencapai 325 kasus.

"Namun saat penerapan PPKM, angka terkonfirmasi hanya mencapai 304-308 kasus," terangnya.

Jumlah itupun, dikarenakan adanya kasus positif yang meningkat tajam, pasca adanya penyelenggaraan swab massal. Jika hanya menghitung kasus kontak erat saja, angka terkonfirmasi positif saat pelaksanaan PPKM, berada dibawah 300 kasus.

"Karena kasus positif hasil swab massal di lapas saja, mencapai 20 kasus," ungkapnya.

Bukan hanya kasus positif, angka kasus meninggal juga, mengalami penurunan. Sebelum dilaksanakan PPKM, angka kematian mencapai 19 kasus dalam satu minggu. Namun saat pelaksanaan PPKM, angka kasus kematian hanya 15-16 kasus saja setiap minggunya.(Frans)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers