Penunjukan PLH Sekda Subang. Kata Akademisi: "Apakah Sudah Koordinasi kepada Gubernur?"

Reporterjabar.com – Penunjukan Asda I, Asep Nuroni sebagai PLH Sekda Subang oleh Bupati Subang, H. Ruhimat menuai kritik dari akademisi. Salah satunya kritisi dari akademisi asal Subang, Otong Rosyadi yang mengkritis proses penunjukannya. Kata dia harusnya Aminudin diberhentikan terlebih dahulu sebagai Sekda kemudian mengangkat penggantinya melalui proses konsultasi sebagai betuk koordinasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Mestinya Kang Amin (Aminudin) itu sebagai Sekda dia harus diberhentikan sementara dulu. Kemudian itu tentu harus konsultasi kepada gubernur. Kemudian setelah itu konsultasi yang keduanya untuk mengangkat siapa pejabat sementaranya disitu? Ya dikonsultasikan - meskipun tidak ada kewajiban - tetapi ini koordinasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," tuturnya kepada Reporterjabar.com melalui pesan singkat, Senin sore (18/1/2021).

Lalu dia juga menyatakan harusnya Bupati Subang menetapkan pejabat sementaranya adalah Pelaksana Tugas (PLT). "Saya tidak setuju (pejabat sementaranya) PLH. Harusnya PLT. Karena kalau PLH itu sifatnya sementara," kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Barat ini.

Kata dia sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014  tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan BKN yang mengatur tentang Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH). PLT itu menggantikan pejabat yang berhalangan tetap misalnya karena meninggal, mengundurkan diri atau tersangkut tindak pidana yang tidak mungkin kembali lagi. "Itu bisa di-Plt-kan atau di-Pelaksana Tugas-kan. Nah sedangkan PLH Pelaksana Harian itu menggantikan pejabat yang berhalangan sementara misalnya dia umroh atau naik haji atau sakit yang mungkin dia sembuh itu," jelasnya.

Kata dia hal ini adalah masalah administrasi yang punya potensi bisa digugat di PTUN. "Tapi kita berharaplah tidak perlu ada gugatan, ya," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya penggantian Sekda Kabupaten Subang, Aminudin karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Subang dalam kasus dugaan SPPD Fiktif Sekretariat Dewan tahun 2017 semasa menjabat sebagai Sekretaris Dewan.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers