Pemdes Mekarwangi Laksanakan Penyaluran BLT Kemensos kepada 323 Orang

Reporterjabar.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi Kec. Pagaden Barat Kabupaten Subang melaksanakan penyaluran pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 323 penerima di aula desa, yang dihadiri tim monitoring dari kecamatan, yaitu Hj. Asmita Camat Pagaden Barat dan Kesos Edi Sudrajat.

Menurut Kepala Desa Mekarwangi, H. Edi Rohaedi secara jumlah penerima BLT Kemensos berkurang karena ada penerima tidak memenuhi persyaratan. "Penerima BLT Kemensos di Desa Mekarwangi sebanyak 323 orang, diantaranya ada yang berkurang 18 orang, karena mereka tidak memenuhi persyaratan seperti KTP ataupun KK," jelasnya kepada kontributor Reporterjabar.com, Lily Sumarli, Rabu (13/1/2021).

Kata Edi, untuk 18 orang yang tidak memenuhi persyaratan tadi paketnya sudah dikembalikan ke Kantor Pos Pagaden.

Lanjut Edi, dalam seleksi penerima BLT Kemensos diprioritaskan yang memiliki KTP dan KK. "Maka jika ada yang teretur sudah resikonya, sebab dia tidak jelas kependudukannya. Bahkan sudah saya sarankan kepada warga agar segera  memiliki KTP dan KK, sebab setiap program Pemerintah akan terinput hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP," terangnya.

Adapun menurut Edi Sudrajat Kasi Kesos Kec. Pagaden Barat, saat dikonfirmasi  bahwa untuk pembagian BLT Kemensos, di Kec. Pagaden Barat penyalurannya di bagi menjadi tiga yaitu tanggal (12/01) di Desa Cidahu, Cidadap dan Desa Balingbing, untuk sekarang (13/01) Desa Margahayu, Munjul, Mekarwangi dan Desa Bendungan, sedangkan (14/01) di Desa Pangsor dan Desa Sumurgintung.

"Kec. Pagaden Barat yang mendapatkan BLT Kemensos sebanyak 4631orang, untuk 9 Desa yang penyalurannya di bagi menjadi tiga hari"

Sementara menurut Hj. Asmita Camat Pagaden Barat, bahwa ada perbedaan persyaratan penerima BLT Kemensos dari tahun lalu, untuk tahun 2021yaitu berbasis sistem yang mengacu pada NIK. "Dulu yang belum mendapatkan bantuan masih bisa menerima, misalkan membuat surat keterangan desa (SKD) tapi kalau sekarang itu tidak bisa," katanya.

Kata Asmita dikarenakan menggunakan sistem maka data yang tidak valid akan dikembalikan lagi. "Sebenarnya inilah yang menjadikan dilema bagi desa, karena bisa mengurangi jumlah penerima, sementara untuk di ganti dengan yang lain tidak bisa," pungkasnya. (**)

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers