Pemda Subang ungkap Latar Belakang Pengangkatan Asep Nuroni sebagai PLH Sekda

Reporterjabar.com - Berkenaan dengan penunjukan Drs. H. Asep Nuroni M.Si, sebagai PLH Sekda, untuk mengisi kekosongan jabatan menggantikan H. Aminudin, yang sedang menghadapi Proses Hukum, Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si, menyampaikan bahwa ada aturan  baik yang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Penjabat Sekda. "Yaitu berlaku PP. 11 thn 2017 yang diubah dengan PP 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS,  kemudian Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda dan juga  dengan Permendagri  Nomor 91 tahun 2019 ttg  Penunjukan penjabat Sekda," tuturnya melalui Siaran Pers Bagian Prokopim Setda Kabupaten Subang, Selasa (19/1/2021).

Lalu dia menuturkan karena Sekda adalah seorang PNS maka berlaku terlebih dahulu PP 11 Tahun 2017  yang diubah dengan PP 17 Tahun 2020,  yang dinyatakan pada pasal 276 ayat C, yang mana menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila sudah dinyatakan tersangka dalam hal pidana dan diperkuat pada PP. 17 2020 pasal 280. "Bahwa pemberhentian sementara juga  ditetapkan pada saat penahanan, dan SK Pemberhentian sementara oleh Bupati Subang kepada H. Aminudin, sudah berproses pada saat beliau dinyatakan tersangka," tuturnya lagi.

Selanjutnya karena adanya kekosongan maka berlaku Perpres No.3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. "Dimana ada proses Bagaimana pengangkatan Penjabat Sekda, disana dinyatakan bahwa paling lama 5 hari kerja Bupati mengusulkan kepada Gubernur untuk pengisian penjabat Sekda, dengan dilampiri beberapa persyaratan yang ada. Karena proses itu tidak tidak mungkin 1 hari, maka dalam proses pengangkatan penjabat sekda ini ada waktu kosong, sehingga dalam pasal 4, Perpres No. 3 tahun 2018,  diatur bahwa kepala daerah menunjuk PLH apabila terjadi kekosongan karena  proses kaitan dengan Penjabat Sekda," bebernya.

Plh. bersifat sementara, sambil menunggu rekomendasi Gubernur utk penetapan Penjabat Sekda yang  diajukan oleh Bupati, waktu pengajuan Penjabat Sekda paling lambat 5 hari kerja setelah pemberhetian sementara  "Kemudian gubernur menyampaikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja setelah  surat permohonan diterima apakah menolak atau menyetujui ,  apabila menyetujui maka bupati paling lama 5 hari kerja utk menetapkan penjabat sekda, apabila gubernur  menolak usulan tsb maka Bupati diberi kesempatan paling lama 5 hari kerja untuk mengganti usulan tersebut, apabila setelah 5 hari kerja Gubernur tdk mengeluarkan rekomendasi maka usulan tsb dianggap disetujui, kemudian selanjutnya  Bupati harus memproses paling lama  5 hari kerja untuk menetapkan usulan yang di rekomendasikan, kemudian paling lama 5 hari kerja berikutnya diadakan  pelantikan penjabat Sekda," bebernya lagi. 

Masa jabatan Penjabat Sekda, lanjut Cecep adalah paling lama 3 bulan.  "Apabila 3 bulan belum ada Sekda Definitif, atau tidak ada pengangkatan Sekda yang definitif, maka berlaku Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 di mana tentang penunjukan Sekda  kalau penjabat sekda provinsi, ditunjuk oleh menteri, Kalau  untuk penjabat sekda kabupaten/kota di tunjuk oleh gubernur,"jelasnya. 

Plh adalah salah satu tahapan untuk mengisi kekosongan selama proses penjabat Sekda diajukan kepada Gubernur oleh Bupati Subang  untuk mendapat rekomendasi. Setelah Penjabat sekda direkomendasikan oleh Gubernur kemudian Bupati yang nantinya akan menetapkan dan melantik pejabat tersebut. "Maka setelah dilantik penjabat sekda secara otomatis PLH Sekda  selesai masa tugasnya," pungkasnya.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers