Pemda Kabupaten Subang Kurang Inovasi

Reporterjabar.com - Pemda Kabupaten Subang butuh program yang inovatif. Menurut Salah seorang pengamat Subang, Lalang Herlana melihat terutama dalam inovasi pelayanan publik. Dia melihat adanya kurang inovasi dalam inovasi.  "Kalau ada instruksi dari pusat harus menimbang potensi daerah. Saya lihat Pemda (Kabupaten Subang) kurang melakukan terobosan-terobosan termasuk inovasi sendiri. Misalnya inovasi mempermudah dan mempercepat pelayanan," ujarnya kepada Reporterjabar.com, Sabtu malam (23/1/2021).

Sehingga kata dia mata rantai birokrasi yang berbelit-belit bisa disederhanakan melalui inovasi. "Birokrasi yang berbelit-belit sudah tidak ada. Itu kan yang dimaksudkan presiden," tegasnya.
Dia memberikan contoh tentang pengajuan perijinan bisa melalui e-mail dulu guna mempermudah pelayanan baik dari sisi pemohon maupun pihak dinas terkait. "Inovasi ini bisa mempermudah kedua pihak baik pemohon maupun birokrasinya. Misalnya kalau ada kekurangan bisa diketahui lebih awal," jelasnya.

Dia melihat perencanaan kurang tajam. Karena dengan perencanaan yang tajam dapat mendorong pelayanan lebih baik. Kalau bupati tidak segera merubah sistem tata kelola pemerintahan dan pengawasan saya khawatir Bupati terjerat kasus hukum. Dengan SOP sudah bisa jadi pengawasan. Melalui SOP yang tepat bisa menelusuri kendala yang dihadapi. 

Lalu dia menyebutkan salah satu penyebabnya ialah sikap kurang peduli dari wakil rakyat. Mereka hanya bekerja lima tahun sekali. "Kalaupun ada reses. Itu sekedar menggugurkan kewajiban. Tanpa menghasilkan outcome," katanya. 

Ketidakpedulian wakil rakyat hanya kerja lima tahun sekali tanpa menghasilkan outcome. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau bupati tidak segera merubah sistem tata kelola pemerintahan dan pengawasan saya khawatir Bupati terjerat kasus hukum.

Dia melihat sekarang dari perencanaan ini Pemda Kabupaten Subang kurang inovasi. Perlu penajaman sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Terutama menghadapi masalah pemilihan ekonomi pengusaha kecil. 

Terlebih ketika masa pandemi sekarang dalam hal pemulihan ekonomi nasional.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers