Inilah Kronologis Penahanan Sekda Subang oleh Kejari

Reporterjabar.com - Spekulasi penetapan sebagai tersangka dan penahanan kepada Sekda Kabupaten Subang, H. Aminudin akhirnya dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang dalam konferensi pers oleh Kepala Kejari Subang, Taliwondo,SH (16/1/2021).

Dalam keterangan persnya yang disampaikan secara tertulis disebutkan hari Jum'at (15/1/202) dilaksanakan pemeriksaan terhadap H. Aminudin sekira pukul 10 pagi di Kantor Kejari Subang dilakukan pemeriksaan terhadap haji Aminuddin oleh tim Penyidik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Anggota Dewan tahun anggaran 2017.

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan pada pukul 17.20 WIB tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri Subang melakukan penahanan terhadap H. Aminuddin berdasarkan surat penetapan tersangka dari kepala kejaksaan negeri Subang nomor: Print-01/M.2.28/Fd.1/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 dan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada tingkat penyidikan nomor print-01/M.28/Fd. M1/01/20021. Penahanan dilakukan di Lapas Kelas IIA Subang terhitung sejak tanggal 15 Januari sampai 3 Februari 2021.

Adapun pertimbangan penahanan tersangka dikawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Disampaikan mengenai kronologis penanganan perkara bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar Rp8.640.905.000 rupiah.
pelaksanaannya terdapat penyimpangan dalam realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh sekretariat pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah modus operandi yaitu tersangka telah memerintahkan staf untuk membuat kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak tertuang dalam hasil rapat bamus DPRD Kabupaten Subang dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban atau seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan pada tidak dilaksanakan sama sekali alias fiktif kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan negara BPKP perwakilan provinsi Jawa Barat nomor sr950/pw 10/5/2020 tanggal 30 Desember 2020 perhitungan kerugian negara sebesar Rp835.400.000.
Disampaikan telah diperiksa 25 orang sebagai saksi.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers