Akibat Kebakaran Pasar Pamanukan, Pemda Subang Berpotensi Digugat

Reporterjabar.com - Belum padam benar api kebakaran Pasar Pamanukan Subang Jawa Barat kemudian mendapatkan perhatian dari pengamat hukum, Dr. Otong Rosyadi. Diungkapkan Otong akibat kebakaran yang terjadi, Pemda Kabupaten Subang berpotensi digugat oleh pemilik kios.

Berikut ungkapannya yang dikirim kepada Reporterjabar.com:

Prolog
Dua jam lalu saya mendapat telpon dari kampung. Putri kami Ayoma Amanda Putri  mengabari pertokoan pasar inpres Pamanukan baru saja terbakar kini masih berlangsung katanya. Saat menelpon ia juga menceritakan kios Om Atang habis, kios ibu Yati tantenya kios selatan juga habis.

Kami pun telpon A. Haidar Muhammad Bagir, adiknya putri dan detail menggambarkan kios mana yang terbakar.

Saya lalu teringat, status saya di Maret 2020 soal jalan pasar yang tidak, soal got, soal drainase, soal sampah, soal mushola dan #takadaHIDRANTAIR untuk persiapan jika ada api.

Innalillahi wainnailaihi rojiun. Ini kalimat kami. Kemudian kami kirim screenshot status saya ke banyak kolega. Tak banyak yang menjawab karena masih pagi sekali. Sejam kemudian saya menuliskan catatan penting ini.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Ada dua perbuatan melawan hukum dilihat dari subjeknya.  Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad

Keduanya diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

 
Pasal 1365 KUHPer berbunyi; 'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
 
Ada lima unsur yang harus dipenuhi;
(1)   adanya perbuatan;
(2)   perbuatan itu melawan hukum;
(3)   adanya kerugian;
(4)   adanya kesalahan; dan
(5)   adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (PMH)

APA Beda PMH dengan PMH oleh Penguasa?

Perbedaan antara PMH dengan PMH oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa. Lalu, siapa yang bisa termasuk kategori penguasa?

Ujang Abdullah saat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Palembang pernah menulis makalah yang berjudul 'Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa'. Dalam makalah tersebut dijelaskan antara lain bahwa pengertian penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawan Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.
 
Peraturan perundang-undangan tak mengatur secara spesifik kebijakan atau PMH oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri). Namun perlu Anda ketahui, selain di peradilan umum, PMH oleh penguasa bisa juga digugat ke PTUN.

Nah, di PTUN ini, kebijakan penguasa apa saja yang bisa digugat diatur secara spesifik. Yakni, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final (lihat Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009). Artinya, untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu PTUN yang berwenang memeriksanya.

Epilog

Jadi, jika para pedagang pasar inpres mau menggugat ke Pengadilan Negeri Subang, apakah bisa? Tentu saja bisa.

Lalu adakah cara lainnya, ada yakni dengan gugatan kepentingan atau class action dari Para Pedagang yang mendapat kerugian atas kelalaian Pemda. Ini memerlukan kekompakan kelompok pedagang, waktu dan dana saat proses pengajuan hingga persidangan. Juga tentu saja butuh pendampingan dari advokat progresif dan militan.

Saya sendiri sih lebih memilih menggugat melalui munajat di tengah malam saja, Semoga dimaafkan kekurangan dan keteledoran para pemimpin di kampung kami
Aamiiin ya mujibassailiin

Warga kita, termasuk kami, memang pemaaf kok. 

Padang, 16 Januari 2021

Otong Rosadi Alfakir

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers