RKA Rehabilitasi Gedung KONI Subang DIpertanyakan

Reporterjabar.com - Pengamat kebijakan publik atau pemerhati informasi publik Kabupaten Subang yaitu Irwan Yustiarta mempertanyakan anggaran yang disusun KONI Kabupaten Subang yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Irwan menyoroti anggaran yang diperuntukkan pembangunan dan pemeliharaan gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang senilai Rp500 juta yang masuk dalam anggaran swakelola KONI.
Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa itu diatur Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 disebutkan untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung tersebut masuk dalam kategori anggaran yang harus dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan KONI (Kabupaten Subang) penerima manfaat," jelasnya.

Dia mempertanyakan dasar bisa menjadi swakelola. "Apakah dimasukkan swakelola sudah sesuai? Ini harus difahami lebih jauh. Sebab menurut regulasi 
(bisa) swakelola kalau tidak diminati oleh pelaku usaha (saat ditenderkan) atau bersifat rahasia dalam mengoptimalkan penggunaan," tuturnya kepada wartawan, Sabtu (28/11/2020).
Kemudian dia menambahkan untuk swakelola mengacu pada regulasi Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Repubklik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 yang menjadi satu kesatuan Perpres 16/2018. Sedangkan dirinya kurang mengetahui secara jelas pembangunan dan rebilitasi gedung KONI masuk dalam pengadaan barang dan jasa Kabupaten Subang dalam anggaran perubahan tahun 2020 atau masuk dalam Program Kerja KONI yang dilaksanakan secara swakelola. 

Lalu dia mempertanyakan apakah pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung KONI itu sudah dilakukan tender oleh LPSE yang hasilnya tidak diminati pelaku usaha Jasa kontruksi di Kabupaten Subang sehingga harus dimasukan swakelola.
"Kalau tidak diminati pelaku usaha berarti sebelumnya sudah dilakukan tender oleh LPSE. Ini harus dipertanyakan," katanya.

Selanjutnya Irwan menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Evaluasi. Ketika perencanaan ini diajukan ke Pemkab Subang berarti dievaluasi dulu disupervisi dicermati untuk kemudian disahkan oleh Pemkab Subang masuk menjadi satu kesatuan anggaran Pemkab Subang. "Kalau berbicara Perpres 16 tahun 2018 kita harus bicara bagaimana perencanaan, bagaimana aspek peklaksanaan dan bagaimana aspek pertanggungjawaban dan evaluasi dari RKA KONI Kabupaten Subang yang masuk dalam anggaran perubahan tahuhh 2020? Apakah sudah disupervisi sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018?" bebernya.

Pertanyaannya apakah pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung KONI itu harus dimasukan ke kepada swakelola. Apakah memenuhi syarat untuk masuk sebagai pengadaan dilaksanakan secara swakelola itu harus memahami lebih jauh. 
"Harus difahami, ya untuk pelaksanaan swakeloa bisa dilaksanakan jika tidak diminati oleh pelaku usaha atau karena bersifat rahasia maksudnya dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kemampuan teknis bersifat rahasia,".

Dalam masalah ini kata Irwan masing-masing pihak harus membedakan antara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KONI dengan tupoksi Pemkab Subang.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers