PTUN Bandung Lanjutkan Sidang Dugaan Surat Nikah Aspal IE dan FS



Reporterjabar.com - Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali menggelar sidang lanjutan pelaporan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, FS. Pengacara Razman Arif Nasution yang juga sebagai Vice President Kongres Advocate Indonesia (KAI) mendampingi pelapor IL yang mengagendakan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Serta, pembacaan pertimbangan hakim.

Sidang yang di mulai pukul 11.00 WIB, sempat berjalan selama 15 menit. Kemudian, hakim mempertanyakan kelengkapan dokumen kepada pengugat dan tergugat. Namun, pihak tergugat yakni dari kuasa hukum KUA Mundu Kabupaten Cirebon, meminta waktu untuk membuat jawaban penggugat yang akan dibacakan pada sidang lanjutan minggu depan.

Setelah itu, hakim memanggil pihak ke 2 intervensi untuk maju ke ruang sidang yaitu FS. Namun, FS tidak hadir, hanya di wakilkan oleh kedua kuasa hukumnya yakni Yudia Alamsyah dan Bana.

Setelah maju ke ruang sidang, Yudia di minta hakim untuk melengkapi dokumen FS seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi Yudia beralasan tidak membawa objek yang diminta hakim, dan akhirnya menyerahkan fotocopy copy Kartu Keluarga (KK) pengganti KTP.

Karena pihak tergugat 2 intervensi baru menyerahkan objek yang diminta hakim, akhirnya sidang diundur selama 15 menit. Dokumen yang diminta hakim akan dijadikan landasan, untuk memutuskan dalam putusan sela.

Pengacara IL, Razman Arif Nasution mengatakan agar tergugat memberikan jawaban pada sidang lanjutan nanti, untuk tidak melebar, dan sesuai dengan objek penggugat yakni keabsahan buku nikah yang di keluarkan oleh KUA Mundu.

"Saya berharap, jawaban dari pihak tergugat tidak melebar kemana, fokus ke objek gugatan kami, yaitu buku nikah," katanya, Kamis, 26/11/2020.

Selain itu, Razman juga menyikapi pernyataan Yudia yang mengatakan kantor pengacara satu alamat dengan FS. Memang tidak ada yang salah berkantor satu alamat dengan kliennya, tapi secara profesional, harusnya, Yudia tidak berkantor di lahan yang menjadi objek sengketa.

"Alamat kantornya satu alamat dengan FS, secara hukum memang tidak salah, tapi secara profesional itu tidak elok, karena lahan yang dia tempati sebagai kantornya itu lahan sengketa," paparnya.

Sementara Kanwil Jabar Hary T Prasetio yang menjadi kuasa hukum KUA Mundu menjelaskan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban penggugat pada sidang lanjutan. Pasalnya, hari ini pihaknya mendengarkan gugatan dari penggugat.

"Kami sudah siap memberikan jawaban penggugat pada sidang lanjutan minggu depan," katanya.

Diakhir sidang majelis hakim,  membacakan putusan sela yaitu mengabulkan permohonan tergugat intervensi dan menetapkan kedudukan tergugat intervensi sebagai tergugat 2 intervensi, sehingga tergugat dan tergugat 2 intervensi dapat memberikan jawaban penggugat dan meminta tergugat 2 intervensi untuk menyerahkan dokumen KTP FS.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers