SK PNS dari K2 di Subang jika terbukti melanggar Bisa Dibatalkan

Reporterjabar.com - PNS yang diangkat melalui Test CPNS Honorer K2 (HK2) di Subang Jawa Barat apabila terbukti ada pelanggaran hukum bisa dilakukan pembatalan SK pengangkatannya disertai dengan hukuman tambahan. Hal ini diungkapkan Penasihat Hukum HTS, Irwan Yustiarta saat membahas proses hukum HTS salah seorang mantan pejabat BKPSDM Kabupaten Subang berinisial HTS yang kini ditahan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Tes CPNS Kategori 2 tahun 2013 sampai tahun 2014.

Kata dia kliennya yang kini siap memasuki persidangan akan mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang membelitnya. “Artinya kalau memang terbukti dalam fakta persidangan menjadi ASN dengan cara-cara yang tidak benar artinya melanggar hukum ya kita menuntut adanya keadilan hukum dengan pembatalan SK pengangkatan termasuk dengan memberikan hukuman tambahan dari tindakan melakukan gratifikasi,” jelasnya kepada ReporterJabar.com saat ditemui di Subang, Jum’at (16/10/2020). Kemudian kata dia untuk tindakan gratifikasi diancam dengan hukuman 5 tahun penjara.

Dia menyebutkan kliennya berjanji dalam persidangan akan diungkap pihak-pihak yang terlibat. “Klien saya berjanji akan mengungkapkannya di persidangan nanti siap-siapa saja titipan si A dan si B dan yang daftarnya ada di klien saya. Termasuk yang menitip dan memberikan uang kepada klien saya  secara langsung maupun tidak langsung atau titipan dari oknum pejabat tapi uangnya tidak diserahkan,” bebernya.

Lalu dia menyebutkan secara yuridis kalau ini menjadi fakta persidangan perlu meminta fatwa Mahkamah Agung. “Kalau ini dilihat dari sisi administratif dengan menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara saya rasa kurang tepat karena sudah kadaluarsa. (Makanya) kita meminta fatwa ke Mahkamah Agung itu karena yang lulus ini menurut fakta persidangan telah terungkap jelas,” ujarnya menjelaskan.

Kata Irwan poinnya adalah semangat kedepan supaya rekrutmen CPNS berdasarkan quality yang ditentukan peraturan perundang-undangan tata cara penerimaan ASN yang baik dan benar. “Kan itu harusnya tidak ada lagi gratifikasi sehingga yang lulus itu betul-betul hasil yang yang seleksi yang sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang mengatur tata cara penerimaan ASN. Sehingga CPNS (yang lulus) punya kemampuan, dia punya pengalaman,” imbuhnya.

Kemudian peserta tesnya yang diuji publik terbuka persyaratan administratifnya jelas. “Tidak ada yang diduga SP-nya bodong tidak ada (lagi) yang diduga tidak pernah menjadi honorer tetapi tiba-tiba diangkat jadi PNS dari honorer K2. Ini kan merugikan honorer yang sudah betul-betul mengabdi karena mungkin karena dia tidak punya link dengan penguasa dan mungkin dia tidak punya dana sehingga dia dipinggirkan,” tuturnya.

Menurut salah seorang pengamat sosial Subang yang enggan disebutkan namanya menyebutkan mengapresiasi upaya meminta fatwa MA. Sebab apabila fatwa MA mengabulkannya akan menjadi preseden baik dalam penegakan keadilan. Selanjutnya bisa dijadikan yurisprudensi atau semacam panduan hukum untuk keadilan bagi Honorer K2 di daerah lain yang mengalami hal yang sama.

Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar