Akibat Menolak UU, Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

Reporterjabar.com - Kepala daerah memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang. Itu adalah tugas kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati atau walikota. Maka dari itu kata Raja Adat Galuh Pakuan, Rahiyang Mandalajati Evi Silviadi tidak dibenarkan jika ada gubernur apalagi bupati/walikota yang benari menolak undang-undang yang telah disahkan. "Suka tidak suka tugasnya (kepala daerah) bukan menolak undang-undang. Tetapi menjalankan undang-undang sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan ketika dilantik atas nama Tuhan. Kalau menolak undang-undang itu pelanggaran berat bahkan bisa diberhentikan," ujarnya kepada reporterjabar.com saat ditemui di Karatwan Galuh Pakuan di Subang Jawa Barat, Sabtu malam (10/10/2020).

Kemudian dia menjelaskan jika kepala daerah berani menolak undang-undang yang telah disahkan itu fatal. "Karena UU adalah aturan yang dipaksakan. Jadi suka tidak suka harus diterima dan dijalankan," imbuhnya.  Kamudian Evi menyebutkan bahwa sumpah kepala daerah sebagaimana termaktub dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 61 ayat (2) yang isinya:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

"Jadi berdasarkan pasal 61 UU Nomor 23/2014 adalah tugas seorang kepala daerah harus siap melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya," bebernya.

Apabila menolak menurut pasal 67 adalah pelanggaran serius. "Bahkan bedasarkan pasal 78 ayat (2) bisa diberhentikan," tegasnya.

Kemudian kata dia harusnya peran DPRD yang bisa mempertimbangkan sebagai aspirasi untuk pencabutan terhadap UU Cipta Kerja. "Atau Undang-undang omnibus Law itu harus ada dialog antara pemerintah dengan dengan penolak," jelasnya.
Dia melihat adanya "keberanian" kepala daerah menolak UU Omnibus law karena ada beberapa kewenangan daerah yang ditarik lurus ke pusat. "Ini juga diperlukan beberapa point penting yang pertama point kepercayaan. Nilai kepercayaan ini seperti apa hari ini kalau memang untuk memangkas korupsi rakyat masih luka dengan pengkerdilan KPK. Lalu yang perlu dipertanyakan lagi ialah siapa yang mengontrol pusat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang setidaknya harus dipertanyakan oleh kita terutama yang menyangkut kejahatan perusakan lingkungan," katanya dengan nada bertanya.
Kemudian perlu diperjelas hak kepemilikan atau hak sewa tanah. "Apakah dengan penguasaan lahan selama 90 tahun itu apakah sudah sesuai?" pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar