Tidak Semua Kesalahan Kejahatan


Oleh: Teguh Ibnu Nuryana

Kejaksaan Negeri Subang, terus berupaya mengusut adanya dugaan korupsi dalam konteks kerugian Negara atas kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Subang periode 2016-2019, yang mana saat ini kasus tersebut sedang dalam status penyidikan. Artinya, peningkatan kasus tersebut menunjukkan adanya dua alat bukti pemula.

Meskipun demikian ada hal yang menarik serta menimbulkan berbagai macam penilaian dari semua kalangan, terlebih ketika Sekretariat DPRD Kabupaten Subang sebelumnya menyatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Subang dalam meminta bantuan penagihan pendampingan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam salah satu media online. Senin 28, Juli 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Subang menyampaikan, perkara Tututan Ganti Rugi (TGR) tersebut untuk tahun 2016. Sementara tahun 2017-2019 masih ada indikasi kerugian Negara dan tindak pidana.

Terlepas dari itu semua, disinis penulis bukan bermaksud untuk intervensi penegak hukum, membela siapa pun yang tirikat dalam kasus Surat Perintah Perjalanan dinas DPRD Kabupaten Subang Periode 2016-2019, tulisan ini bertujuan untuk dalam rangka semata-mata mengingatkan akan suatu hal penting dalam pemberantasan korupsi, yakni tentang niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus).Oleh karenanya ada pertanyaan yang mandasar yang mesti diajukan. Apa itu kerugian Negara ? Siapa yang berhak menghitungnya? Apakah adanya dugaan korupsi dalam konteks kerugian Negara sudah pasti korupsi? Maka, disini penulis mencoba menyajikan kerangka normatif dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi.

Mengingat :
Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam mengusut tindak pidana korupsi kerap kali melihat timbulnya kerugian Negara. Dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi. tidak dijelaskan mengenai definisi kerugian Negara. Maka, perlu diidentifikasi terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan apa itu kerugian Negara.

Berdasarkan menurut peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Didefinisikan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Apabila menelaah norma atau kaidah dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya. Artinya, kerugian Negara bukan kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan sendiri karena unsur yang nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. Dengan demikian, perhitungan kerugian Negara harus didasarkan pada metode, standar, syarat dan prosedur yang berkeahlian dalam menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian Negara dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Satu-satunya badan atau lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan ketentuan Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut Negara memberikan kekuasaan yang sah kepada BPK RI dalam konteks menghitung dan menetapkan kerugian Negara.

Dalam hal metode penilaian dan perhitungan kerugian Negara berdasarakan Pasal 13 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerahdan/atau unsur pidana, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif. Sementara itu,menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar PemeriksaanKeuangan Negara, pemeriksaan investigatif, atau koheren dengan istilah yang digunakan BPKdengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud) serta ketidakpatutan (abuse).

Maka untuk mengungkap adanya kerugian Negara dan dugaan pidana,pemeriksaan investigatif atau pemeriksaan tujuan tertentu dibutuhkan untuk menghasilkan temuan atausimpulan. Pemeriksaan investigatif akan menghasilkan temuan perhitungan kerugian Negara dan simpulan mengenai kerugian Negara tersebut terjadi akibat perbuatan melawan hukum pidana  atau mal-administrasi.

Maka dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara di batasi oleh dua kondisi perbuatan melawan hukum yaitu sengaja dan atau lalai. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara tegas antara keduanya ini tentunya menjadi catatan dalam rangka perbaikan peraturan perundangan-undangan kedepan.

Oleh karena itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu perbedaan perbuatan melawan hukum karena sengaja dan atau karena lalai. Salah satu pendekatan untuk memahami perbedaan antara keduanya melalui pendekatan norma hukum pidana ultimum remedium. Sengaja dan atau lalai memiliki dua perbedaan mendasar yaitu tentang adanya mens rea(niat jahat) didalam perbuatan.

Adapun yang berkaitan dengan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Subang Periode 2016 – 2019 adanya dugaan korupsi dalam konteks kerugian Negara. tidak selalu berkolerasi dengan tindak pidana korupsi. Bisa disebabkan oleh perbuatan melawan hukum terjadi karena lalai. Meskipun demikian kesalahan tetap dikenakan sanksi. Selama kesalahan yang terjadi tidak dilambari oleh kesengajaan (mens rea) maka sejauh-jauhnya sanksi adalah berupa penggantian Keuangan Negara. UU 15/2004 pasal 23 ayat 1 harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

Lahirnya UU 1/2004 dan UU 15/2004 demi menyelamatkan Negara dari kerugian keuangan Negara. Oleh sebab itu, kerugian Negara secara yuridis formal dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara tidak ada yang langsung diproses menurut hukum pidana. Hal itu dikarenakan penyelesaian memungkinan Negara menerima kembali kerugian Negara yang diderita secara nyata dan pasti sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 59 ayat 2, bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Dengan mengembalikan keuangan Negara/daerah, maka sangat besar keinginan tidak terpenuhinya lagi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni unsur merugikan keungan Negara sebagaimana dalamUndang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999) pasal 4 bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Maka dengan adanya ketentuan tersebut akan berbeda pelakuanya jika kerugian Negara terjadi karena unsur kesengajaan. Sebagaimana dalam doktrin mens rea, maka actus rea yang disertai dengan mens rea adalah kejahatan.

Akan tetapi adanya ketentuan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang mengarah pada niat dan perbuatan dalam hal untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 2, niat dan perbuatan yang harus dibuktikan adalah yang melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 Undang –undang tindak pidana korupsi niat dan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan.

Membuktikan mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana korupsi adalah keharusan karena asas hukum pidana yang berbunyi geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) mensyaratkan adanya kesalahan (dolus/sengaja) untuk menyatakan seseorang bersalah.

Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Subang selaku lembaga Negara dibidang penuntutan dalam menangani adanya dugaan korupsi dalam konteks kerugian Negara perlu kearifan dalam menilai perbuatan seseorang dengan fakta-fakta objektif.Jangan sampai timbulnya kerugian Negara tanpa disertai bukti-bukti yang mengarah pada niat dan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi diproses dengan undang-undang tindak pidana korupsi.Terlebih ketika kerugian Negara telah dipulihkan oleh pihak terkait dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.

Penulis: Demisioner Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Subang Periode 2013-2014
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar