Pemda Provinsi Jabar Tandatangani Pinjaman PEN Senilai Rp1,812 triliun

ReporterJabar.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani secara virtual Komitmen Bersama, Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Penyaluran Hibah dan Bantuan Keuangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat senilai senilai Rp1,812 triliun, Kamis (24/9/202).

Dalam kesempatan Virtual Meeting tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Selanjutnya Kang Jimat turut menandatangani secara virtual Komitmen bersama, antara Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tentang  Penyaluran hibah dan bantuan keuangan pemulihan ekonomi nasional kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Penerimaan pembiayaan lewat Pinjaman PEN Daerah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah yang ikut terdampak pandemi global COVID-19.

Pinjaman tersebut tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Kang Emil mengatakan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi COVID-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar termasuk untuk di Kabupaten Subang.

Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp1,812 triliun akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu: (1) Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar; (2) Infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar; (3) Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar; (4) Infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar; (5) Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar; (6) Infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar; dan (7) Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.

Kang Emil pun menegaskan bahwa pihaknya akan memantau pengerjaan proyek di lapangan sehingga pinjaman daerah ini betul-betul dirasakan oleh warga Jabar dengan menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota. Ia menambahkan, pihaknya pun akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk mengoptimalkan bank bjb sebagai partner perbankan untuk membangun sinergi daerah di pemerintah masing-masing.

Dalam agenda ini, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerja antara BUMD PT Jasa Sarana dan bank bjb senilai Rp50 miliar untuk modal kerja. Pinjaman modal kerja itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Jasa Sarana, di antaranya jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, pembiayaan ini merupakan bagian dari program bjb Infrastruktur Daerah (INDAH) yang bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Jabar.

Pembiayaan infrastruktur ini, lanjut Yuddy, diharapkan akan menghadirkan multiplier effect yang mendorong geliat aktivitas ekonomi sehingga proses pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas serta dapat menyerap produk-produk dalam negeri.