ReporterJabar.com
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menandatangani secara virtual Komitmen Bersama,
Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Penyaluran Hibah dan Bantuan Keuangan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa
Barat senilai senilai Rp1,812 triliun, Kamis (24/9/202).
Dalam
kesempatan Virtual Meeting tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil
menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah
(Pemda) Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari Gedung
Pakuan, Kota Bandung.
Selanjutnya
Kang Jimat turut menandatangani secara virtual Komitmen bersama, antara Pemda Provinsi
Jawa Barat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Penyaluran hibah dan bantuan keuangan
pemulihan ekonomi nasional kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa
Barat.
Penerimaan
pembiayaan lewat Pinjaman PEN Daerah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan
perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah yang ikut terdampak pandemi
global COVID-19.
Pinjaman
tersebut tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis
yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga
kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi
bagi masyarakat.
Kang
Emil mengatakan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya
program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi COVID-19, baik
program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar termasuk untuk di
Kabupaten Subang.
Adapun
rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp1,812 triliun akan digunakan
untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu: (1) Infrastruktur
jalan dengan nilai Rp463,558 miliar; (2) Infrastruktur pengairan Rp27,96
miliar; (3) Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar; (4) Infrastruktur
perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar; (5) Infrastruktur perkotaan
bangunan publik Rp25,598 miliar; (6) Infrastruktur sosial pariwisata Rp15
miliar; dan (7) Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Kang
Emil pun menegaskan bahwa pihaknya akan memantau pengerjaan proyek di lapangan
sehingga pinjaman daerah ini betul-betul dirasakan oleh warga Jabar dengan
menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
Sementara
itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang
meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota. Ia menambahkan, pihaknya pun
akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan pemerintah daerah
kabupaten/kota di Jabar untuk mengoptimalkan bank bjb sebagai partner perbankan
untuk membangun sinergi daerah di pemerintah masing-masing.
Dalam
agenda ini, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman modal kerja
antara BUMD PT Jasa Sarana dan bank bjb senilai Rp50 miliar untuk modal kerja.
Pinjaman modal kerja itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur
yang dilaksanakan oleh PT Jasa Sarana, di antaranya jalan Tol Cisumdawu
(Cileunyi-Sumedang-Dawuan).
Direktur
Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, pembiayaan ini merupakan bagian dari
program bjb Infrastruktur Daerah (INDAH) yang bertujuan untuk mendorong
pembangunan infrastruktur di Jabar.
Pembiayaan
infrastruktur ini, lanjut Yuddy, diharapkan akan menghadirkan multiplier effect
yang mendorong geliat aktivitas ekonomi sehingga proses pemanfaatan dana untuk
pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih
luas serta dapat menyerap produk-produk dalam negeri.
