Kang Jimat Sampaikan Rencana Pembangunan di Adm Perhutani

Reporterjabar.com - Bupati Subang, H. Ruhimat atau yang akrab disapa Kang Jimat menerima kunjungan silaturahim dari Adm Perhutani Purwakarta, Kamis pagi (17/9/2020). Kegiatan Silaturahim dihadiri Administratur Perhutani Purwakarta, Uum Maksum, S. HUT., MM. Pada kesempatan tersebut Kang Jimat menyampaikan rencana pembangunan di Kabupaten Subang yang mana diantaranya memanfaatkan lahan lahan Perhutani dan PTPN.

Dalam kesempatan tersebut, di pihak Perhutani Purwakarta menyampaikan MOU yang sudah ditandatangani.
Dalam kesempatan tersebut  Uum Maksum mengenalkan diri sebagai Administratur Perhutani Purwakarta yang baru. Kang Jimat menyambut baik silaturahmi Perhutani, mengingat saat ini Perhutani sangat berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Subang. Ada lahan lahan perhutani yang akan dimanfaatkan selain pembangunan jalan-jalan baru, juga akan dimanfaatkan untuk sentra sentra komoditas ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan juga peternakan.

Pihak administratur   Perhutani Purwakarta mendukung upaya upaya yang akan dilakukan Pemkab Subang, selain itu melihat adanya keinginan Kang Jimat yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang, baik dengan skema gapoktan ataupun koperasi.
Administratur   Perhutani Purwakarta menyampaikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki 2 agenda besar. Sebanyak dua agenda besar tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan nantinya.

Berdasarkan dua agenda tersebut maka pemerintah dalam hal ini KLHK membuat suatu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Program yang diusung ini adalah program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya,  melalui skema:
1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa,
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan,
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat
4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat,
5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa.

Posting Komentar

0 Komentar