Ingin DOB Perlu Berdayakan Potensi PAD



Reporterjabar.com – Mengenai tuntutan daerah Otonomi Baru (DOB) Pantura Subang Jawa Barat banyak yang harus dipersiapkan. Dikatakan Pemerhati Sosial Subang, Budi Setiadi aspek yang perlu dipersiapkan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena menurut dia PAD itu faktor pendukungnya pertumbuhan ekonomi dan sumbernya sangat terbatas. “Misalnya pajak hotel dan restoran, pajak relame, pajak parkir,” jelasnya kepada Reporterjabar.com, Minggu (13/9/2020).

Kemudian untuk pendukungnya harus bisa mendorong supaya pertumbuhan ekonomi berdampak pada PAD. “Sektor mana yang mendongkrak PAD. Misalnya sektor pariwisata. Kita dorong sehingga hotel tumbuh, restoran berkembang, nah itu didorong. Pantura punya apa saja? Ini yang mesti didorong sehingga sektor pariwisata dikembangkan,” imbuhnya.

Kemudian kata dia perlu dipersiapkan infratrukturnya termasuk sumber-sumber PAD kelak menjadi layak untuk jadi PAD. Termasuk keberadaan Patimban yang dulu belum ada kemudian sekarang ada bisa jadi PAD. Pelabuhan itu bisa jadi pendapatan daerah dengan bagi hasil seperti dampak ikutan ada dampak ikutan seperti dampak tumbuh disana seperti reklame, pajak parkir, karena PAD itu termasuk posisi tawar terhadap bagi hasil terhadap daerah DOB.

Lalu kata Budi itu harus didorong bersama khususnya Pemda Kabupaten untuk menghidupkan potensi-potensi ekonomi. ”Jangan punya anggapan DOB itu hanya berdampak pada calon DOB-nya saja. Tetapi harus menjadi strategi dari pemerintah kabupatennya sendiri sehinga kabupaten asalnya menjadi lebih efektif efesien dan menjadi lebih baik lagi. Ketika dimekarkan sama-sama diuntungka ketika DOB itu berdiri,” tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai latar belakang keadilan pembangunan yang terjadi selama ini. Budi menjawab masalah keadilan pembangunan itu harusnya proses politik.. “Jadi bukan DOB jawabannya. Jadi perjuangan politik yang dilakukan bersama stakeholder yang ada,” katanya.
Kalau masalah keadilan kata Budi bukan saja masalah Pantura Subang. Warga Selatan Subang juga sama karena pola kebijakan Pemda Kabupaten Subang selama ini berorientasi pada pengembangan Subang sebagai pusat. Pada hari ini juga selatan pun punya masalah yang sama. “Saat ini (warga) Selatan (Subang) belum tentu merasa bagus,” katanya.

Lalu dia menjelaskan apabila infrastruktur jalan yang menjadi ukuran itu hanya faktor kebetulan saja. Karena umur jalan di selatan Subang umurnya lebih lama dibandingkan di Pantura. Kalau jalan dibangun di selatan 100 juta mungkin bisa satu kilometer dan bisa bertahan 5 tahun. “Sedangkan kalau di Pantura 100 juta mungkin hanya 100 meter dan bertahan 2 tahun atau 2 kali musim rendeng sudah habis. Karena faktor alam dan lahan tanahnya memang  labil dan digunakan kendaraan muatan besar terutama pada musim-musim panen,” paparnya.

Mengenai dana yang dianggarkan sebesar Rp500 juta, Budi berpendapat perlu dilihat dari efektifitas penggunaannya. “Saya melihatnya bukan mahal atau murahnya. Tetapi efektif tidaknya. Kita juga harus melihat dulu penggunaanya. Misalnya kajian atas data-data yang statis seperti luas wilayah ‘kan tidak perlu dicari lagi. Hanya data-data dinamis saja yang perlu diperbaharui seperti pada empat tahun lalu dengan sekarang. Saya tidak bisa memperkirakan serta merta seperti apa harus dilihat yang dulu seperti apa? Dan sekarang perlunya seperti apa? Mugkin tidak sampai 500 juta,” tuturnya.

Secara terpisah dikatakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asep Nuroni menyebutkan bahwa mengenai hasil kekurangan hasil kajian yang lalu akan dikaji ulang yang melilbatkan akademisi. “Tertutama sangat disarankan oleh universitas. Sekarang tengah dijajaki universitas mana yang telah MoU dengan Pemda untuk melengkapi kajian tersebut,” katanya.

Sebab kata Asep itu durasinya terlalu lama yang berdampak pada perubahan data-data. Seperti data-data perubahan kebijakan dan regulasi. Sehingga kajian berikutnya akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. “Yang jelas kami akan melakukan kajian lagi bersama perguruan tinggi karena ketentuannya harus demikian,” katanya.

Untuk itu pihaknya sekarang tengah dalam tahapan kajian menentukan perguruan tinggi yang akan dilibatkan. “Apakah (dari) Bandung atau Jakarta. Itu bisa dari mana saja tergantung bagaimana isi dari kesiapan-kesiapan (perguruan tinggi) yang akan dilibatkan,” jelasnya.

Dari aspek kesiapan mana yang siap. Yang jelas akan dilakukan kajian ulang karena sudah lama maka akan pengaruhnya dari data-data yang ada di lapangan.

Ketika ditanya mengenai anggaran yang dipergunakan untuk kajian ulan ini, Asep menyebutkan telah diproyeksikan sebesar Rp500 juta. “Tapi masih dalam penganggaran sekarang baru finalnya nanti dalam pengesahan,” jelasnya.

Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar