Dari Kasus HTS Tuntutan Transparasi KPK dan Keberanian Pemerintah

Reporterjabar.com – Terkait penahanan tersangka mantan pejabat BKPSDM Kaupaten Subang berinisial HTS, menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dalam penanganan kasusnya. "Terutama kasus aliran dana dugaan suap CPNS dari Honorer Kategori 2 atau HK2 kita minta KPK transparan mengumumkan aliran dana yang diterima kepada siapa saja? Agar tidak terjadi saling curiga mencurigai diantara masyarakat Subang. Buka, lah secara terang benderang," ujarnya kepada Reporterjabar.com, Sabtu (12/9/2020).

Kemudian dia meminta KPK membuka posko pengaduan masyarakat. "Karena kami yakin masih banyak masyarakat Subang yang merasa pernah jadi korban atas perkara CPNS K2 yang kini tengah ditangani KPK.

Kata dia melihat keresahan dikalangan ASN yang ketika itu telah melakukan pendaftaran CPNS dari Honorer K2 yang melakukan telah melakukan suap kepada HTS. "Bagaimana nasibnya. Apakah Pemda Subang melakukan tes ulang lagi atau memberikan sanksi kepada mereka (pelaku suap)?" ujarnya dengan nada tanya.

Lalu dia mempertanyakan nasib para calon CPNS K2 yang sudah mengabdi tetapi harus "tergusur". "Gara-gara tidak memberikan uang pelicin kepada HTS Sehingga dia tidak lolos. Padahal seharusnya lolos," katanya lagi.

Dia menyayangkan karena pembiaran ini "merusak nasib" para CPNS yang lebih berhak. "Ini perlu keberanian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kembali melakukan verifikasi dengan mengambil momen dari bukti-bukti yang ada (di HTS). Jika telah terbukti beranikah menggugurkan (SK) pengangkatan mereka termasuk mengembalikan gaji yang telah mereka terima," tuturnya.

Seperti disampaikan Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers Kamis lalu, dijelaskan HTS terkait kasus mengumpulkan uang yang diduga berasal dari calon peserta tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari Honorer Kategori 2 (K2) yang dilaksanakan pada 2013 lalu.

Pengumpulan tersebut atas perintah mantan Bupati Subang OS yang kemudian ditindaklanjuti mengumpulkan stafnya untuk membantu mengkondisikan agar para peserta calon CPNS sumber K2 itu menyiapkan uang kelulusan senilai Rp50 juta sampai Rp70 juta per orang.
"Pengumpulan uang tersebut diduga berlangsung dari akhir tahun 2012 hingga tahun 2015," ucapnya.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar