Anggaran DOB Rp2 M Khawatir Jadi Bancakan

ReporterJabar.com - Usulan Bupati Subang, H. Ruhimat (Kang Jimat) soal anggaran sebasar Rp2 milyar pada APBD tahun 2021 untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Pantura  dinilai terlalu tinggi. Menurut Pengamat Sosial Subang, Dr. H. Budi Setiadi, menganggap anggaran sebesar itu terlalu besar kalau hanya untuk kajian dan pengajuan DOB. "Apakah perlu anggaran semahal itu? Sedangkan untuk infrastruktur apakah cukup? Pemda Kabupaten Subang perlu memperjelas peruntukannya. Kalau seperti itu (nilainya Rp2 milyar) dikhawatir jadi bancakan," ujarnya kepada Reporterjabar.com melalui telepon, Selasa (1/9/2020).
Lalu kata Budi kalau pengiriman berkas dokumen tidak memerlukan dana yang besar. "Tinggal dana perjalanan dinas untuk satu atau dua orang nganterin surat. Apalagi sekarang sudah bisa ditangani melalui pengiriman via online," tuturnya.
Terus pengkajian itu juga sudah pernah dikaji beberapa tahun lalu. Kalau untuk kajian tidak semahal itu. Mungkin sekarang cukup mengaktualkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya data statis tidak akan banyak berubah seperti luas lahan misalnya. Tinggal mengambil data-data dinamisnya saja seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan. Tinggal gunakan data yang lama sebagai dateline hari ini dengan data yang dinamis," paparnya.
Dia menduga Bupati Subang asal ucap aja. Kalau optimalnya itu harus dilihat dulu apa aktifitasnya. Soal pemekaran itu bukan semata bagaimana mempersiapkan kebutuhan untuk pemekaran itu. Misalnya mempersiapkan untuk ibukota DOB nantinya. Persiapan infrastruktur seperti lahannya, infrastruktur lingkungannya.
Dia melihat DOB yang baru terbentuk umumnya lima tahun pertama setiap DOB itu selalu sibuk mempersiapkan ibukota saja. "Sementara wilayahnya menjadi terbengkalai. Ibukota DOB itu harus dipersiapkan (sebelumnya)," katanya.
Jadi menurut Budi kalau seperti itu penyediaan dana sebesar Rp2 milyar sepertinya asal ucap saja.
Kalau masyarakat Pantura itu serius ingin DOB kata Budi mereka pasti akan membiayai sendiri. "Kalau menurut saya tidak perlu ada dana pemerintah.
Lalu mengenai urgensinya DOB, Budi menyebutkan hal ini pernah diugkapkan ketika dirinya menjadi Camat Pamanukan sekitar tahun 2004-2005 bersamaan dengan Deklarasi Forum Masyarakat Patura (Formatur) yang salah satu tuntutannya ialah DOB. Waktu itu dia berdiskusi dengan tokoh-tokohnya dan menyampaikan bahwa tujuan DOB untuk demokratisasi dan efektifitas, efesiansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. "Sepanjang itu bisa lebih demokratis, membuat efektif dan efesien pelayanan, yang pada gilirannya itu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya langkah-langkahnya harus dilakukan," katanya.
Dulu disampaikan kalau mau DOB paling tidak harus ada waktu untuk mempersiapkan infrastruktur Ibukota  dan menyiapkan Sumber Daya Manusianya. "Jangan asal misah. Malah kaget. Malah lebih buruk," pungkasnya.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar