Presiden RI: "Cegah Korupsi Secara Besar-besaran". Bupati Subang: "Jalankan Stranas PK"

Reporterjabar.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan supaya usaha pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran dengan tetap melanjutkan aksi penindakan yang tegas tanpa pandang bulu. "Salah satunya dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepak, produktif, dan efisien," ujarnya  dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), yang diselenggarakan oleh KPK secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Sedangkan Bupati Subang, H. Ruhimat (Kang Jimat) dalam kesempatan tesebut menyampaikan ada dua hal penting yang tersirat, yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat serta pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan dimensi Stranas PK.
Lebih lanjut disampaikan Kang Jimat,  Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut, diterjemahkan kedalam 11 (sebelas) aksi dan 27 sub-aksi.

Bupati Subang didampingi Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi atau yang biasa dipanggil Kang Akur, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang,  Kang Amin, Inspektur Inspektorat Daerah kabupaten Drs. R. Memet Hikmat, MW, dan Kepala Dinas  PUPR Kabupaten Subang, Ir. Besta Besuki Kertawibawa, M.PPM.

Dalam kegiatan virtual tersebut Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan, aksi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) telah mencapai 58,52 persen atau kategori baik. Dari capaian pencegahan itu, KPK telah melakukan penyelamatan potensi kerugian negara mencapai Rp 10,4 triliun serta optimalisasi PAD mencapai Rp 80,9 triliun. Hal itu tak terlepas dari berbagai aksi dalam Stranas PK yang dilakukan. Diantaranya, utilisasi NIK, pengoptimalan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, pengoptimalam online single submission (OSS) dalam perijinan, hingga reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan berupa sertifikat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK). KPK menilai Pemda Provinsi Jabar berhasil melakukan transformasi pengadaan barang dan jasa dari transaksi konvensional menjadi digital.
Selain mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam ANPK, Pemda Provinsi Jabar menempati peringkat kedua sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi dengan skor 71,88 persen.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan terdapat enam program yang berdampak besar bagi pencegahan korupsi di Indonesia, yakni utilisasi NIK, e-katalog dan market place (pengadaan barang dan jasa), keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dan pelayanan perusahaan, serta reformasi birokrasi.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar