Porsi APBD masih Besar Tergantung Transfer ke Daerah

Reporterjabar.com - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyampaikan saat ini porsi terbesar daripada APBD dari segi pendataan rata-rata secara nasional adalah bergantung dari transfer ke daerah. "Sementara besarnya PAD kalau kita lihat walaupun ini bervariasi secara nasional rata-rata porsinya untuk daerah-daerah atau provinsi ini baik, bisa kisaran 30-40 persen, kita lihat kabupaten/kota rata-rata kisaran 13 persen. Untuk itu perlu mendorong PAD daerah," ujarnya usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemda Kabupaten Subang yang dilakukan Bupati Subang, H. Ruhimat (Kang Jimat) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Ruang Segitiga Pendopo Kabupaten Subang, Rabu (26/7/2020).

Kemudian kata dia Pemda perlu memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber PAD untuk meningkatkan kemandirian dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pajak. Selain itu dengan penandatanganan kerjasama ini sejatinya adalah mendukung program pemberantasan korupsi, bagaimana kita dapat melakukan Peraturan Presiden No. 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kalau data semua elektronik, menggunakan identitas yang sama kita akan lebih mudah. Koordinator Wilayah 2 KPK Asep Rahmat Suwandha mengapresiasi kepada Dirjen Pajak, Ini langkah maju sejak 2019 khususnya untuk sektor optimlisasi pendapatan daerah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga menjelaskan, perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya.
Selain itu, juga untuk mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak. Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur di bidang perpajakan.

Lewat kerja sama dengan 78 pemda diharapkan dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak seperti data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan, data usaha perikanan, serta data usaha perkebunan. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan serentak secara virtual. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengikuti Protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Kabag Kerjasama  Setda Subang, Hari Rubiyanto S.STP., M.Si. menyampaikan, pihaknya mengharapkan dengan kerjasama antara DJP pemda akan meningkatkan pendapatan pajak pusat dan daerah, kemudahan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak baru. Dengan sinergitas diharapkan potensi pajak yang belum terdata, dapat tergali dan dapat meningkatkan pendapatan yang akan digunakan bagi pembangunan di pusat dan daerah.
Turut hadir mendampingi perjanjian kerjasama tersebut Bapak Eko Hadiyanto, S.E., M.M, Kepala KPP Pratama Subang, secara virtual, Asda 1 dan Asda 3 Setda Subang, Kepala Bapenda beserta jajaran, Kabag Kerjasama Setda beserta jajaran.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar