PAD Modal Pembangunan

Reporterjabar.com – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dikataklan Wakil Bupati Subag, Agus Masykur Rosyadi (Kang Akur) PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan. "Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus mendapat perhatian yang serius. PBB merupakan amanah masyarakat, tentunya harus diemban dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujarnya saat memimpin Rapat Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang melaksanakan. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang aula Pemda Subang, Kamis (13/8/20).
Dalam rapat tersebut Kang Akur didampingi Kepala Bapenda Subang H. Dadang Kurnianudin, Asda III Drs. R. Memet Hikmat dan Kasatpoldam Dikdik Solihin. Rapat turut dihadiri seluruh Camat se-Kabupaten Subang atau perwakilan kecamatan, perwakilan Bank BJB.
Kang Akur memerintahkan Camat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder agar pencapaian target PBB P2 sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 30 September 2020. "Kami mengajak dan mendorong bagi Camat dan Kepala Desa untuk fokus untuk kerja keras dan bersinergi guna memenuhi target capaian PBB," katanya.
Oleh karena itu kata Kang Akur Pemda Kabupaten Subang mengapresiasi 5 besar kecamatan dengan capaian PBB tertinggi. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Serangpanjang dengan rasio 69%, Cipeundeuy dengan rasio 56%, Kasomalang dengan rasio 55%, Pamanukan dengan rasio 54% dan Sagalaherang dengan rasio 48%. "Capaian target PBB kelima kecamatan terbaik tersebut harus menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya untuk lebih semangat lagi untuk mencapai target PBB," katanya lagi.
Dia meminta Objek Wajib Pajak perusahaan yang atas nama pribadi harus ditelusuri dan lakukan penagihan sesuai aturan yang berlaku. "Sinergikan data objek wajib pajak dengan perusahaan dan camat untuk sadar obyek pajak pakai nama perusahaan untuk mentaati bayar pajak," tegasnya.
Capaiannya PBB-P2 Subang masih belum mencapai target namun masih ada waktu sampai tagl 30 Sptember 2020, dan semoga pada saat waktu yang ditentukan capaian taget PBB-P2 seluruh kecamatan di Subang tercapai targetnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Subang Dadang Kurnianudin mengingatkan kepada camat mengenai potensi PBB sulit untuk ditagih tidak mau membayar PBB untuk segera menginformasikan kepada Bapenda untuk didata oleh tim verifikasi lapangan dan akan didatangi oleh petugas atau pejabat Bapenda bahkan Wakil Bupati ataupun Bupati siap untuk terjun untuk melakukan pendekatan supaya objek pajak tersebut mau membayar PBB.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar