Kuasa Hukum Sebut Putusan PTUN Tidak Bisa Membatalkan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon


 

CIREBON - Terkait putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020 yang mengabulkan gugatan sembilan Perangkat desa. Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) angkat bicara.

Kuasa hukum Kuwu Gebang Kulon, Arif Rahman mengatakan, keputusan terkait perkara dengan Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG dimana yang menjadi objek sengketanya adalah keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor:141.1/KEP.006-SEKRET/2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.


Masih kata Arif, dalam permohonan penundaan yang dituliskan oleh tergugat terdapat dua (2) point yang disampaikan, pertama; tergugat memohonkan agar majlis mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/KEP.006-SEKRET/2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa, kedua; memohonkan agar majlis mewajibkan tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/KEP.006-SEKRET/2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa.


Sementara, lanjut dia, pokok perkara penggugat menuliskan empat point yang disampaikan kepada majlis, pertama; memohon dikabulkannya gugatatan, kedua; memohon pembatalan surat keputusan kuwu gebang kulon, Ketiga; memohon agar ada pencabutan surat keputusan kuwu gebang kulon dimaksud, keempat; adanya rehabilitasi.


Dijelaskan Arif, Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Agutsus 2020 memang benar pada pokok perkara yang dimohonkan oleh para penggugat dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim, akan tetapi dalam hal permohonan penundaan yang disampaikan oleh para penggugat dijawab oleh majlis dengan “Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh para penggugat”.


“Pada putusan ini yang menjadi kunci adalah adanya putusan penolakan terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh para penggugat, dimana para penggugat menghendaki agar selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum majlis pemeriksa mewajibkan tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan keputusan kuwu gebang kulon dimaksud,” ujar Arif saat konferensi pers, Jum’at (28/8/2020).


Pria yang juga Ketua LPBHNU Kabupaten Cirebon tersebut menyebutkan sementara itu pada tanggal 8 Juli 2020, Kuwu Desa Gebang Kulon telah menerbitkan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Tentang Pemberhentian Perangkat Desa.


“Kesimpulannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG tidak bisa membatalkan surat keputusan Kuwu Gebang Kulon atas Pemberhentian para penggugat walaupun SK alih tugasnya dicabut/ dibatalkan, karena penundaan terhadap objek perkara a quo ditolak sebagaimana penjelasan pada point 4 di atas,” jelasnya.


Ditempat yang sama, Kuwu Gebang Kulon Andi Subandi mengungkapkan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya meskipun secara pribadi ia ingin mengajukan banding bahkan kasasi terkait putusan PTUN Bandung tersebut.


“Jadi intinya kembali lagi saya serahkan sepenuhnya wacana ini kepada kuasa hukum Apakah ini mau mengacu ke banding atau kasasi. Yang jelas saya sebagai pribadi ingin banding dan kasasi,” tegas Andi. 

Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar