Inilah Catatan Kerugian BPRS Gotong Royong Subang

Reporterjabar.com - Kerugian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Subang diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi kewajiban tentang rasio kecukupan modal. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Subang, H.Tarwan, saat diminta komentar terkait hasil Audit OJK dan LPS.

Dari hasil Audit OJK tersebut PT. BPR Syariah Gotong Royong Subang dinilai sudah tidak mampu memenuhi kewajiban tentang rasio kecukupan modal yang disyaratkan OJK yaitu 8% yang dihitung dari modal dibagi aktiva terhitung risiko ATMR, ATM aktif  jadi artinya BPR Syariah tidak mampu mempertahankan hasilnya sekurang-kurangnya 8% sehingga bank itu harus ditutup melalui penyertaan modal kembali dari pemilik perusahaan yaitu pemerintah kabupaten yang mendapat persetujuan DPRD. "Sedangkan pemerintah beserta DPRD sudah melihat bank tersebut tidak sehat, makanya tidak mau memberikan penyertaan modal lagi, karena dinilai tidak mampu mengembangkan perusahaanya," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (25/8/2020).

Dari mulai pengawasan intensif sampai ke Masalah khusus Bank tidak mampu mempertahankan  kewajiban rasionya 8% itu. "Salah satu diantaranya mengapa itu terjadi karena modal yang ada itu tergerus oleh kerugian akibat kredit macet sehingga otomatis berpengaruh terhadap penggerusan atau pengurangan terhadap modal sehingga modal itu tergerus oleh perubahan akibat macet tadi," ujarnya menerangkan.

Kata Tarwan lama-lama modal itu akan habis karena pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Karena pendapatan yang diperoleh dari kredit itu macet sehingga kecil sedangkan pengeluaran itu operasional untuk membayar Karyawan Bank plus membayar kewajiban ke pihak ketiga termasuk deposito dan lain sebagainya itu besar. "Sehingga modal yang ada itu tergerus oleh pengeluaran-pengeluaran sehingga setiap tahun rugi, rugi dan rugu akhirnya modal yang ada itu tergerus oleh kerugian," terangnya lagi.
Menurut Tarwan penyertaan modal dari pemerintah sebesar Rp6,6 miliar, dari tahun 2013 sampai Tahun 2018 Bank mengalami kerugian terus sehingga berujung 2018 itu modal Rp6,6 m, sudah tergerus habis oleh kerugian itu.

Adapun catatan dalam Neraca   kewajiban salah satunya deposito itu sekitar Rp8,7 miliar kemudian tabungan Rp1,7 miliar yang lain-lainnya termasuk kewajiban segera pembiayaan yang diterima LPS yang jumlahnya Rp42 juta ini merupakan aset yang tersisa sampai tanggal 5 Juni 2020.

Sedangkan kerugian yang disajikan ini menggambarkan betapa besarnya kerugian yang terjadi di BPR Syariah sehingga akumulasi kerugian dari tahun 2013 sampai tahun berjalan ini 2020 jadi total 11 milyar rupiah.
Menurut Tarwan, jumlah nasabah PT. BPR Syariah sebanyak dua ribu nasabah. "Delapan puluh persen diantaranya ialah PNS," jelasnya.
Adapun jumlah kredit macet Rp6,6 M, yang diragukan Rp900 juta,  yang kurang lancar Rp1,1 milyar.

Kabag Perekonomian meminta kepada DPRD untuk pendalaman dalam rapat Pansus DPRD dapat mengundang jajaran direksi dan Komisaris PT. BPR Syariah, yang baru maupun yang lama ,termasuk LPS yang akan menyelesaikan penjamin Simpanan, Terang Kabag Perekonomian.

Kemudian dihubungi secara terpisah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Aktifis dan Aliansi Sarjana Subang (GANASS) Drs. Kaswita, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang lebih serius mengusut hingga tuntas terkait adanya Kasus Penyimpangan Keuangan Negara yankni penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Subang yang telah di berikan kepada PT. BPR Syariah Gotong Royong sebesar Rp6,6 miliar.
Kata Kaswita, sebagai mana hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 5 juni 2020, telah ditemukan adanya kerugian Negara miliaran rupiah , sehingga dampak dari Itu OJK, membekukan ijin operasionalnya alias dicabut. (Istimewa: H. Ade Bom)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar