Bupati Subang Diskusikan BPUM

Reporterjabar.com – Bupati Subang atau yang biasa dipanggil Kang Jimat mengikuti diskusi terkait rencana penyaluran Bantuan Presiden Program Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang bersumber dari APBN yang akan digulirkan Tahap I sebanyak 1 juta usaha mikro, dengan besaran bantuan sebesar 2,4 juta rupiah untuk tiap usaha mikro. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Sesmenkop, Kabupaten Subang untuk tahap pertama  mendapatkan bantuan untuk 2374 pelaku Usaha mikro, yang akan disalurkan melalui BRI Cab. Subang sebanyak 975 usaha mikro, sedangkan melalui BRI Cab. Pamanukan sebanyak 1.399 usaha mikro.
Sebagai informasi BPUM merupakan dana hibah  yang dicairkan mulai 17 Agustus 2020. Untuk tahap awal, jumlah penerima sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro. BPUM akan dicairkan secara bertahap untuk 12 juta penerima secara total, dan bantuan ini merupakan bagian dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki kredit, namun memiliki usaha.
Program ini merupakan upaya untuk membantu dan memulihkan usaha mikro agar lebih produktif, serta bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19. Kemen Kop UKM sendiri terus secara aktif bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Himbara untuk menyalurkan BPUM ini. Target total BPUM adalah 12 juta penerima manfaat, target penyaluran tahap pertama untuk 9,1 juta penerima manfaat, dengan total anggaran Rp22 trilyun.
Kang Jimat menginginkan jumlah penerima banpres Program Produktif untuk usaha mokro di Kabupaten Subang dapat lebih banyak, karena dengan bantuan ini, usaha mikro di Kabupaten dapat lebih tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya. 
Dalam kegiatan diskusi tersebut. DKUPP menyampaikan beberapa kendala, seperti kurangnya komputer dan tenaga operator yang akan bertugas untuk menginputkan data pelaku usaha mikro yang jumlahnya ribuan. 
Kang Jimat dalam kesempatan tersebut langsung menginstruksikan agar proses pelaksaanaan input data usaha mikro dapat di bantu pihak Disdikbud untuk menyediakan ruangan atau lab Komputer  yang ada di Sekolah-sekolah.  Sedangkan untuk petugas operator, Kang Jimat menginstruksikan agar perangkat Daerah dapat mengirimkan perwakilannya untuk  membantu proses pengumpulan data usaha mikro, yang mana batas waktu pengumpulan data hingga akhir bulan ini.
Adapun data yang dibutuhkan dari pelaku usaha mikro adalah fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat Keterangan Usaha, dan nomor hp. Adapun terkait proses verifikasi akan dilaksanakan langsung oleh pihak KemenkopUKM. Hingga saat ini sudah banyak pelaku usaha mikro yang menyampaikan datanya melalui pihak Kecamatan dan ada pula yang menyampaikan langsung ke kantor DKUPP Subang. 
Kang Jimat mengamanatkan agar banpres ini tepat sasaran, dan tidak boleh ada yang main main, terlebih hal ini adalah amanat dari Presiden yang harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar